OPINI (Lentera) -Sengketa Laut China Selatan adalah isu yang sering memanas dan penting di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN karena melibatkan klain wilayah oleh beberapa negara yang memiliki dampak geopolitik, ekonomi serta kemanan.
Isu ini sering menjadi topik diskusi yang mendesak, mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari penyelesaian damai dan kerja sama, serta mengimbangi dinamika persaingan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Kali ini sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi isu sexy Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 47 di Kuala lumpur Malaysia, 26-28 Oktober 2025.
15 tahun dibahas, selalu kandas. Mandat penyelesaiannya menunggu Code of Conduct (CoC) rampung. Selalu alot pada kesepakatan CoC yang diharapkan menjadi solusi sengketa Laut China Selatan.
LCS menjadi perdebatan karena negara-negara yang terlibat sama-sama bertahan atas missi masing-masing negara. Selalu muncul ketegangan antara Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Mereka mempertaruhkan argumentasi negaranya.
Indonesia sendiri memperjuangkan kedaulatan LCS terutama di Kepulauan Natuna. Dengan luas wilayah laut 3,5 juta km² dan garis pantai 54.716 km, Indonesia memiliki kepentingan besar. Terus melakukan latihan militer disekitar laut Natuna Utara sebagai tanda kekuasaan kedaulatan ada pada Indonesia.
Soal yang serius adalah klaim China atas "sembilan garis putus-putus" tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 83.000 km² di Natuna.
Indonesia terus meningkatkan patroli militer dan diplomasi untuk memperkuat kedaulatan dan mendorong Code of Conduct (CoC) segera dirampungkan di KTT ASEAN.
Sengketa Laut China Selatan memiliki akar sejarah yang panjang. Eskalasi sengketa ini mulai meningkat pada tahun 1970-an ketika krisis minyak global terjadi.
China mengklaim hampir seluruh wilayah LCS berdasarkan "sembilan garis putus-putus", adalah teritori China. Sementara negara-negara lain menegaskan hak-hak mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di LCS semakin meningkat, dengan beberapa insiden kapal yang memicu kekhawatiran regional.
Filipina dan Vietnam meningkatkan kerja sama maritim untuk menghadapi tekanan China, sementara Malaysia dan Brunei Darussalam mendorong penyelesaian damai melalui dialog.
Pertemuan ASEAN diharapkan dapat memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN juga membahas kemungkinan peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi sengketa LCS.
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional. Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kerja sama regional melalui diplomasi dan pendekatan hukum internasional.
Code of Conduct belum disepakati
ASEAN mendorong dialog dan kerja sama untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Code of Conduct (CoC) yang pembahasannya dimulai sejak 2002.
Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan adalah sebuah kerangka kerja sama yang bertujuan untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Isi CoC antara lain: menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, penyelesaian sengketa secara damai, kebebasan navigasi penerbangan dan kerja sama maritim.
Namun, Code of Conduct (CoC) ini masih dalam proses perundingan dan belum sepenuhnya disepakati oleh semua negara yang terlibat. Harapannya KTT ASEAN di Kuala Lumpur menyepakati CoC sebagai landasan kerja bersama negara-negara yang terlibat.
Dengan CoC diharapkan dapat menjadi kerangka kerja sama yang efektif untuk mengelola sengketa di Laut China Selatan dan meningkatkan stabilitas regional (*)
Penulis: M. Rohanudin|Editor: Arifin BH
.jpg)
