OPINI (Lentera) -Kali ini giliran Maruarar Sirait (Ara) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kena "sindir" Menteri Keuangan Purbaya Sadewa.
"Punya kantor PKP luas, tapi bikin rumah rakyat kok kecil," kata Sadewa pendek.
Sindiran Sadewa ini muncul ketika rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Wisma Mandiri 2, Lantai 21, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Sudah hampir 40 hari menjabat sebagai menteri, kita tidak bisa membedakan wajah Sadewa antara "serius dan tidak" karena dia selalu tampil dengan senyum.
Netizen senang dengan gayanya, bahkan banyak yang mengelu-elukan Menteri Keuangan baru ini. Tapi publik penasaran, apakah hasil akhirnya sehangat senyumnya?
"Pemerintah harus meninjau ulang ukuran rumah subsidi agar lebih manusiawi dan layak huni", lanjutnya. Agaknya ini bukan sindiran tapi pukulan bagi Ara.
Maruarar Sirait sepakat dan menambahkan bahwa rumah rakyat harus dekat dengan tempat kerja, fasilitas publik, dan nyaman untuk semua kalangan.
Fakta di lapangan banyak rumah subsidi dibangun di daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota, menyulitkan akses ke transportasi umum dan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.
Jalan yang rusak, akses listrik yang belum stabil, serta kurangnya fasilitas umum, suatu masalah yang dihadapi penghuni rumah subsidi.
Ada yang merasa rumah subsidi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi ukuran, desain, maupun fasilitas yang ada.
Belum lagi beberapa penerima subsidi nakal memindahtangankan rumah subsidi kepada pihak lain yang tidak berhak, rumah subsidi tidak tepat sasaran. Ini yang kemudian oleh banyak orang disebut sebagai penyimpangan dari tujuan program.
Ditambah lagi jika pemerintah belum memiliki data individual yang spesifik mengenai penduduk yang membutuhkan rumah, jasi semakin akumulatif persoalannya.
Gagalnya rumah bersubsidi
Banyak rumah subsidi yang terbengkalai, itu betul. Karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan fasilitas umum, sehingga menyulitkan akses bagi penghuninya.
Orang memilih rumah-rumah hunian pilihan utamanya adalah akses yang baik: mulai dari jalan yang mulus, fasilitas transportasi yang cukup, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat - pusat perbelanjaan.
Contoh kegagalan program rumah subsidi di era Presiden Jokowi adalah kasus rumah subsidi di Kabupaten Bekasi. Keadaannya terbengkalai dan tidak dihuni oleh masyarakat karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan kurangnya fasilitas umum.
Belum lagi terdapat kasus rumah subsidi di daerah lain yang mengalami kerusakan bangunan karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Lengkap persoalannya.
Semangat Pemerintah.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan 166 ribu unit rumah subsidi yang kemudian ditingkatkan menjadi 220 ribu unit rumah subsidi di tahun 2025.
Peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 13 kategori pekerja, seperti guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, pekerja informal, nelayan, buruh tani, buruh bangunan, pekerja seni, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, pengemudi taksi, pekerja lepas, dan pekerja rumah tangga.
Sementara itu sekitar 80 persen rumah bersubsidi masih kosong dan tidak dihuni. Terjadi karena proses pembangunan yang belum selesai dan banyak pemilik rumah yang belum pindah.
Hambatan besarnya adalah bagaimana memastikan rumah subsidi dapat dihuni dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti melakukan pemutakhiran data penerima subsidi rumah yang akurat dan terkini, meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan proses pembangunan rumah subsidi berjalan sesuai dengan jadwal dan standar kualitas yang ditetapkan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program rumah subsidi untuk meminimalkan penyimpangan dan memastikan bahwa bantuan perumahan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pelajaran dari Negara Lain
Singapura memiliki program subsidi perumahan yang sukses, dengan lebih dari 80 persen penduduknya tinggal di rumah subsidi yang berkualitas.
Program ini dijalankan oleh Housing and Development Board (HDB), yang menyediakan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau dan fasilitas publik yang lengkap. Pada tahun 2020, HDB telah membangun lebih dari 1 juta unit rumah subsidi.
Korea Selatan memiliki program subsidi perumahan yang berfokus pada pembangunan rumah subsidi di daerah perkotaan, dengan fasilitas publik yang lengkap.
Program ini dijalankan oleh Korea Housing Corporation, yang telah membangun lebih dari 400.000 unit rumah subsidi sejak tahun 2000.
Amerika Serikat memiliki program subsidi perumahan yang berfokus pada bantuan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli atau menyewa rumah.
Program ini dijalankan oleh Department of Housing and Urban Development (HUD), yang menyediakan voucher subsidi perumahan bagi lebih dari 5 juta keluarga berpenghasilan rendah.
Dengan mempelajari pengalaman negara lain, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program subsidi perumahan. Memastikan bahwa bantuan perumahan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Spirit pemerintah Presiden Prabowo harus dielaborasi oleh semua pembantu-pembantunya yang sudah dipilih atas prerogatif presiden. Suatu kepercayaan yang luar biasa.
Maka harus diimbangi dengan kerja keras, bukan justru memperlambat langkah presiden. Jika tidak, janji perubahan hanya akan menjadi lelucon di atas penderitaan rakyat yang semakin meradang.
M Rohanudin|Editor: Arifin BH
.jpg)
