PHK Jatim Capai 6.154 Orang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ingatkan Agar MJC Hasilkan Kerja Berbayar

SURABAYA (Lentera) – Sebanyak 6.154 pekerja di Jawa Timur terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–September 2026. Di tengah kondisi tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, meingatkan pengembangan program Millennial Job Center (MJC) agar membuka kesempatan kerja berbayar bagi generasi muda.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional berdasarkan laporan dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Indriani menilai program peningkatan keterampilan perlu dihubungkan dengan kebutuhan nyata dunia usaha agar peserta tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga memperoleh kesempatan bekerja.

“Jangan sampai program peningkatan keterampilan hanya menghasilkan sertifikat, tetapi peserta tidak mendapatkan kesempatan kerja. Kita perlu memastikan ada kebutuhan nyata yang bisa dikerjakan, ada proyeknya, dan ada pembayaran atas pekerjaan tersebut,” ungkap Indriani, Selasa (20/10/2026).

Menurut perempuan yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep tersebut, MJC dapat dikembangkan melalui proyek profesional berbayar yang mempertemukan talenta muda dengan kebutuhan pelaku usaha. 

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang adalah pasar tradisional, terutama dalam pengembangan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan Direktori Pasar Rakyat 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur memiliki 2.574 pasar rakyat. Pedagang di sektor tersebut menghadapi kebutuhan pengembangan usaha, mulai dari pembuatan katalog produk, promosi digital, pengelolaan WhatsApp Business, produksi foto dan video produk, hingga pencatatan keuangan sederhana.

Kebutuhan tersebut dapat menjadi ruang kerja bagi generasi muda yang memiliki keterampilan desain, fotografi, dan pemasaran digital. 

Melalui skema MJC Pasar Rakyat, mereka dapat memperoleh proyek sekaligus membantu pedagang meningkatkan daya saing di tengah perubahan pola belanja masyarakat.

“Kita punya banyak talenta dengan keterampilan di bidang desain, fotografi, dan pemasaran digital. Di sisi lain, pedagang pasar membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha. Keduanya bisa dipertemukan melalui proyek yang jelas dan berbayar,” katanya.

Indriani yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu mengusulkan proyek percontohan MJC Pasar Rakyat dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pengelola pasar, serta paguyuban pedagang.

Sebagai usulan awal, proyek dapat berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan 100 talenta muda untuk mendampingi 200 pedagang melalui 100 paket proyek berbayar. Pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Selain pendampingan digital, program tersebut dapat memperluas pemasaran produk pedagang melalui kerja sama dengan koperasi, hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan jaringan pemasaran lainnya.

“Yang ingin kita dorong adalah program yang manfaatnya dirasakan kedua belah pihak. Pedagang memperoleh dukungan untuk mengembangkan usaha, sedangkan generasi muda mendapatkan kesempatan kerja dan penghasilan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi