OPINI (Lentera) -Kalangan nahdliyin suka cita menyambut muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Terasa bagai “pulang” ke rumah keluarga besar. Karena muassis (pendiri), sekaligus pahlawan nasional, KH Wahab Chasbullah, berasal dari pesantren Tambak Beras. Semula dikhawatirkan terjadi kebuntuan. Ternyata sangat mudah akur (sepakat) dalam penentuan lokasi muktamar. Menjadi khas NU, segala perbedaan selalu berujung ishlah (berbaikan), damai.
Maka pilihan lokasi pada pesantren Bahrul Ulum, desa Tambak Beras, Jombang, sangat tepat. Dikenal memiliki ke-sejarah-an NU yang sangat kuat. Terutama pada tokoh KH Wahab Chasbullah, sebagai penggagas, pencetus, pendiri, dan penggerak NU. Juga menjadi Rais Aam selama 24 tahun. Bahkan pada tahun 2014, KH Wahab Chasbullah, dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Terutama jasanya antara lain sebagai penggagas, sekaligus Panglima Laskar Hizbullah, berperang angkat senjata melawan penjajah.
Tetapi perjalanan ke-NU-an, penuh warna, dan unik. Terutama hubungannya dengan rezim (pemerintah). NU pernah berposisi vis a vis (berhadap-hadapan) dengan pemerintahan orde baru, selama 32 tahun. Uniknya, NU juga mengambil peran dalam aksi “penggembosan” suara PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dalam Pemilu 1987. Sekaligus konsekuensi kembali ke Khitthah 1926, tidak ter-affiliasi dengan partai politik. Setelah gus Dur lengser dari ke-presiden-an, posisi PBNU terasa bagai kehilangan visi. Padahal ketika menjadi Presiden RI ke-4, Gus Dur telah “melatih” NU berbeda pendapat dengan Presiden Gus Dur.
Kader NU masing-masing berjalan sesuai kepentingan pribadi. Kader NU tersebar di berbagai parpol besar (PDI-P, Golkar, Demokrat, dan menyusul Gerindra). Sampai Rais Aam Syuriyah PBNU, KH Ma’ruf Amin, bersama Ir. H. Joko Widodo, maju dalam Pilpres 2019.
Semakin kentara, NU memperoleh “jatah” dalam jajaran kabinet. Berlanjut hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. NU semakin mesra dengan rezim. Bukan tanpa risiko. Terutama “bidikan Tipikor” selalu mengintai.
Selama setahun pra-muktamar, NU telah me-riuh-kan media masa. Menandakan pengharapan masyarakat terhadap lahirnya gagasan cemerlang NU. Seperti pada muktamar ke-27 di Situbondo, 1984, NU menjadi pelopor “asas tunggal.” Pidato Rais Aam Syuriyah PBNU (saat itu KH Achmad Shiddiq), menjadi sangat terkenal. Khutbah iftitah (pidato awal) sebagai Rais Aam terpilih, dinyatakan, bahwa “Pancasila sudah final.”
Bahkan menjadi sangat fenomenal, karena seluruh (tujuh) Presiden RI, sejak Pak Harto hingga Prabowo Subianto, mengutip kalimat yang sama persis. “Pancasila sudah final.” Sejak itu seluruh ormas, LSM, dan partai politik (Parpol), tidak ragu-ragu mengakui asas tunggal Pancasila. Dasar negara (Pancasila) tidak perlu dipertentangkan dengan agama. Muktamar ke-27 di Situbondo, menjadi ikonik nahdliyin, karena dicetuskan pula sikap kembali ke khitthah NU tahun 1926, ketika didirikan di Surabaya.
Ikonik Gus Dur
Muktamar ikonik, karena sekaligus terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU. Gus Dur sudah meniti karir di PBNU sebagai Wakil Katib Syuriyah, hasil muktamar ke-26 di Semarang. Jabatan Wakil Katib Syuriyah, menunjukkan tingkat ke-ulama-an, bisa membaca dan menjelaskan isi kitab kuning. Juga piawai menterjemahkan berbagai tafsir AlQuran (tanpa terjemah bahasa Indonesia).
Gus Dur juga menjadi ikonik, berkait keterpilihannya (yang ketiga kali) dalam muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak mudah karena harus “melawan” rezim (orde baru) yang sangat kokoh berkuasa.
Gus Dur, tetap terpilih walau sudah dicarikan lawan. Namun tak sepadan dalam mutu personel dan ke-ilmu-an. Selanjutnya, setiap muktamar NU calon Ketua Umum PBNU selalu “ditakar se-level” dengan Gus Dur. Bahkan dalam muktamar ke-34 di Lampung, yang terpilih sebagai Ketua Umum, dianggap sebagai “fotokopi” Gus Dur.
Kembali ke khitthah 1926, berarti meninggalkan politik praktis. Menggantinya dengan politik kebangsaan. NU bukan underbouw parpol (tidak kemana-mana). Tetapi NU berada dimana-mana, kadernya bebas memilih parpol. Walau harus diakui, kembali ke khitthah, tidak mudah. Karena banyak kader nahdliyin “sangat ber-bakat” mengurus perkumpulan dengan jumlah masa sangat banyak. NU menjadi Perkumpulan dengan afiliasi ideologis nahdliyin terbesar di seluruh dunia.
Di dalam negeri, berdasar survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia, yang dipimpin Denny JA), perkembangan warga NU sangat pesat. Dari sekitar 25,5 persen pada dekade 1970-an, menjadi 56,9 persen pada tahun 2005. Jika prosentase tetap, maka jumlah nahdliyin saat ini sebanyak 165 juta orang. Melebihi suara sah dalam Pilpres (Pemilihan Presiden, 164,22 juta), dan Pemilu Legislatif 2024 (151,79 juta pemilih).
Saat ini NU memiliki 13 ribu lembaga pendidikan jenjang PAUD, serta 15 ribu sekolah dan madrasah, dengan akreditasi sangat baik. Di Jawa Timur bahkan memiliki sekolah (jenjang SD, SMP, dn SMA) terbaik tingkat propinsi. Juga 26 ribu pesantren dan 183 Perguruan Tinggi. Termasuk beberapa fakultas Kedokteran, dan 10 institut sains dan teknologi. Sebagian tidak menggunakan embel-embel nama NU.
NU dengan berbagai asetnya, bukan lagi puritan. NU patut menempatkan diri sebagai mitra sejajar pemerintah. Tetapi bukan bagian (parsial) dari pemerintah. Selayaknya menjadi motor penggerak kesejahteraan nasional. Tetapi masih banyak gras-root nahdliyin masih terbelakang secara ke-ekonomi-an.
Muktamar wajib meng-akomodir pengharapan seluruh rakyat Indonesia, sesuai sikap KH Wahab Chasbullah, yang memegang teguh prinsip ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan.
Penulis: H. Yunus Supanto, wartawan senior, meraih Piala Adinegoro, Penghargaan Tertinggi Karya Jurnalistik Tingkat Nasional Tahun 2015|Editor: Arifin BH
.jpg)
