JAKARTA (Lentera) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggil lima saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby, Jumat (14/8/2026).
Mereka yang dipanggil dan diperiksa yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Juprizal (JUP); Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing Fahdiansyah (FHD); RAN selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut; dan juga pihak swasta berinisial NOV.
Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Cabang Pekanbaru pada PT Clipan Finance Indonesia berinisial PTU untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, belum diketahui apakah yang bersangkutan telah memenuhi panggilan KPK atau tidak.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama JUP selaku Ketua DPRD Kuansing, FHD selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kuansing tahun 2024–2025," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (14/8/2026) melansir antara.
Berdasarkan catatan KPK, Juprizal tiba pada pukul 09.50 WIB, Fahdiansyah pada pukul 09.52 WIB, RAN pada pukul 09.43 WIB, dan NOV pada pukul 10.35 WIB.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Jakarta pada 29 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021–2026.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.
Menurut Raja Juli memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya. Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing.
Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Sementara pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan menolak laporan Raja Juli karena sedang mengusut pemberian tersebut. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
