Sejumlah Jabatan Strategis Kosong Terlalu Lama, Wawali Kota Malang Targetkan Terisi Juli Ini

MALANG (Lentera) - Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengakui kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungannya sudah berlangsung terlalu lama, karena itu Pemkot menargetkan seluruh jabatan definitif yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) dapat terisi pada Juli 2026 ini.

"Ditambah lagi pada awal Juli ini Camat Lowokwaru memasuki masa purna. Ini menambah deretan kekosongan yang ada di Pemkot Malang. Setelah Pak Wali kembali dari Apeksi, saya akan berkomunikasi agar proses pengisian jabatan ini segera dipercepat," ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Meski belum menerima laporan adanya gangguan signifikan terhadap pelayanan publik akibat banyaknya jabatan yang masih diisi Plt, Ali menegaskan kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama. Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi mengurangi fokus pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Kalau terlalu lama dijabat Plt tentu tidak baik. Masing-masing pejabat harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Kita juga tidak kekurangan talenta ASN, sehingga sudah seharusnya jabatan-jabatan ini segera didefinitifkan agar organisasi bekerja lebih optimal," tegasnya.

Saat ini terdapat sedikitnya 8 jabatan strategis yang masih diisi Plt, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Inspektur Inspektorat, Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta Camat Lowokwaru.

Menurut Ali, percepatan pengisian jabatan tersebut juga menjadi tindak lanjut atas masukan DPRD Kota Malang yang menyoroti lamanya kekosongan sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot.

Ali menargetkan, seluruh jabatan tersebut dapat terisi pada bulan ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan skema manajemen talenta karena dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme seleksi terbuka (open bidding).

"Kemungkinan pakai manajemen talenta, karena prosesnya jauh lebih cepat dan efektif. Semoga di bulan Juli ini semua sudah terisi," katanya.

Ali menjelaskan, melalui sistem manajemen talenta, calon pejabat dipilih dari ASN yang telah masuk kategori talent box 7, 8, dan 9. Mereka sebelumnya telah melalui proses penilaian administrasi, rekam jejak, kompetensi, hingga kinerja yang diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diakuinya, penerapan sistem tersebut sempat berjalan lambat karena masih tergolong baru. Banyak ASN yang masih menyesuaikan diri untuk melengkapi data dan portofolio sebagai bagian dari proses pemetaan talenta. Namun kini, data ASN dalam talent box dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan.

Penilaian dalam manajemen talenta, lanjut Ali, tidak hanya didasarkan pada aspek administratif. Riwayat pendidikan, masa kerja, sertifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, hingga rekam jejak selama bertugas menjadi bagian dari indikator penilaian.

Selain itu, kepala daerah juga tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan kinerja calon pejabat sebelum menetapkan promosi jabatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengkritik lambannya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung hampir dua tahun dan menyebabkan sedikitnya delapan jabatan harus dirangkap oleh pejabat berstatus Plt.

"Kami sangat menyayangkan kondisi ini, karena sudah hampir dua tahun tidak dilakukan pengisian. Apalagi sudah semakin banyak yang pensiun bahkan pindah. Kepala BKPSDM itu sendiri saja hampir setahun ini diisi Plt," ungkapnya.

Trio mengingatkan, rangkap jabatan berpotensi mengganggu efektivitas birokrasi sekaligus berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Malang segera mempercepat pengisian jabatan strategis, baik melalui mekanisme open bidding maupun manajemen talenta.

"Kami mengingatkan secara keras ke Pemkot Malang agar kondisi ini tidak dibiarkan lama. Jika dibiarkan semakin lama, dampaknya akan semakin besar juga terhadap jalannya pemerintahan," tutup Trio.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais