TEPI BARAT (Lentera) -Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mencabut wewenang Palestina atas situs Gua Para Leluhur atau Gua Makhpela (Cave of Patriarchs), yang dikenal umat Islam sebagai Masjid Ibrahimi, di Tepi Barat yang diduduki.
Lewat keputusan kontroversial tersebut, kendali penuh atas pengelolaan situs sejarah itu resmi dialihkan kepada sebuah komite khusus Israel yang berada di bawah pengawasan menteri sayap kanan tersebut.
Langkah ini pun langsung memicu gelombang kecaman keras dari Pemerintah Otoritas Palestina.
Melalui pernyataan tertulis yang diunggah di saluran Telegram resminya, Smotrich menegaskan bahwa Masjid Ibrahimi tidak akan lagi berada di bawah yurisdiksi tata kelola Pemerintah Kota Hebron.
"Makna dari keputusan ini adalah banyak wewenang yang sebelumnya diberikan di Hebron dan di tempat-tempat suci termasuk fondasi keberadaan kita, Gua Para Leluhur, tidak lagi berada di bawah kendali Pemerintah Kota Hebron," kata Smotrich, dikutip dari AFP, Selasa (16/6/2026).
Pernyataan tersebut dilontarkan Smotrich saat dirinya menghadiri upacara peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan permukiman ilegal baru Israel di dekat wilayah Hebron.
"Ini jauh lebih dari sekadar langkah perencanaan teknis biasa. Ini adalah sebuah langkah kedaulatan praktis dan pemerintahan," lanjutnya dalam rekaman video upacara yang dirilis oleh partai politiknya.
Hebron adalah kota terbesar di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967.
Tempat peristirahatan terakhir Nabi Ibrahim
Gua Para Leluhur terletak di dalam H2, sebuah sektor kota yang dikuasai Israel yang dihuni oleh sekitar 40.000 warga Palestina bersama dengan sekitar 200 keluarga pemukim Israel.
Tempat ini dihormati oleh orang Yahudi, Muslim, dan Kristen. Sebab, ada makam Nabi Ibrahim (Abraham) dan keluarganya di dalam kompleks tersebut.
Protokol tahun 1997 menyerahkan pengelolaan sebagian besar kompleks tersebut kepada Palestina. Menurut pejabat Palestina, protokol itu telah secara bertahap dikikis oleh Israel dalam beberapa tahun terakhir.
"Yang dilakukan Smotrich adalah dia mengendalikan Dewan Perencanaan Tinggi, yang mengadakan pertemuan Rabu lalu di mana mereka memutuskan bahwa tanggung jawab di Hebron ini akan beralih dari kotamadya Palestina Hebron ke Israel," ujar Yonatan Mizrahi, salah satu direktur Peace Now, sebuah organisasi pengawas pemukiman Israel.
Melansir Kompas, risalah rapat perencanaan mengkonfirmasi keputusan ini.
Palestina tolak keras
Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, dipimpin oleh presiden Mahmud Abbas, menolak langkah tersebut mentah-mentah.
"Tindakan sepihak seperti itu ditolak dan dikutuk, dan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak Israel, serta pelanggaran terhadap hukum internasional," kata kantor Abbas.
Smotrich telah menghadapi kritik yang semakin meningkat dari komunitas internasional karena menjadi pendukung vokal aneksasi Tepi Barat.
Perluasan permukiman telah menjadi kebijakan di bawah pemerintahan Israel berturut-turut, tetapi telah dipercepat di bawah koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang didukung oleh sekutu sayap kanan seperti Smotrich.
Lebih dari 500.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat di permukiman yang ilegal menurut hukum internasional, di antara sekitar tiga juta warga Palestina (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
