SURABAYA (Lentera) - Menjelang peringatan wafat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pada 21 Juni, refleksi terhadap cita-cita kemerdekaan kembali mengemuka.
Di tengah berbagai persoalan bangsa, mulai dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli masyarakat, hingga kesenjangan sosial yang masih terjadi, pemikiran Bung Karno Sang Proklamator dinilai tetap relevan sebagai arah pembangunan Indonesia yang lebih berkeadilan sosial.
Wakil Rektor II Untag Surabaya, Supangat, menilai peringatan wafat Bung Karno seharusnya tidak berhenti pada seremoni mengenang tokoh bangsa. Momentum tersebut, menurutnya, perlu dimaknai sebagai ajakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang diwariskan kepada generasi penerus.
"Setiap tanggal 21 Juni kita bukan hanya mengenang wafatnya Bung Karno, tetapi juga merefleksikan apakah cita-cita kemerdekaan yang beliau perjuangkan sudah benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan itu masih sangat relevan hingga hari ini," ujar Supangat, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal Bung Karno memandang kemerdekaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebuah jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Gagasan tersebut tercermin dalam berbagai karya dan pidatonya, seperti Indonesia Menggugat, Di Bawah Bendera Revolusi, hingga pidato Lahirnya Pancasila.
"Beliau tidak pernah memaknai kemerdekaan hanya sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat," jelasnya.
Menurut Supangat, konsep Marhaen yang diperkenalkan Bung Karno pada era 1930-an masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern.
Jika dahulu identik dengan petani kecil, kini semangat Marhaenisme dapat dilihat pada pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro yang memiliki kemampuan untuk bekerja, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat sistem ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
"Marhaen hari ini mungkin tidak lagi identik dengan petani kecil seperti pada masa kolonial. Bentuknya berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi substansi persoalannya masih sama, yaitu bagaimana negara memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai konsep sosio-demokrasi yang digagas Bung Karno juga masih relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Demokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi harus hadir dalam bentuk pemerataan kesejahteraan, akses pendidikan yang setara, perlindungan tenaga kerja, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
"Demokrasi akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada hak memilih. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui keadilan sosial yang nyata. Itulah pesan yang diwariskan Bung Karno," tambahnya.
Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Supangat menilai semangat berdikari yang diperjuangkan Bung Karno tetap penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
"Bung Karno telah meletakkan fondasi berpikir bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia. Selama masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi, maka pemikiran beliau tetap menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan melalui kerja nyata," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
