JAKARTA (Lentera) - Peluang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bergabung dalam Kabinet Merah Putih kian menguat. Istana Kepresidenan memberikan sinyal, tokoh buruh tersebut sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sedang kami diskusikan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, mengutip Antara, Minggu (7/6/2026).
Meski belum mengungkap jabatan yang akan diberikan, Prasetyo memberi petunjuk posisi yang disiapkan berkaitan erat dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangan Said Iqbal, yakni isu ketenagakerjaan dan buruh.
"Ya, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja," katanya.
Namun, Prasetyo menegaskan seluruh proses masih dalam tahap pembahasan sehingga belum ada keputusan final terkait jabatan yang akan diemban oleh Said Iqbal. "Tunggu, masih didiskusikan ya," tegasnya.
Di sisi lain, Istana juga mengonfirmasi akan menggelar agenda pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (8/6/2026). Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat.
"Untuk efektivitas kita rencanakan di hari yang sama," kata Prasetyo.
Saat disinggung apakah Said Iqbal juga akan dilantik pada agenda tersebut, Prasetyo memilih belum memberikan kepastian. "Tunggu informasi," pungkasnya.
Kabar menguatnya nama Said Iqbal menuju kabinet mendapat respons positif dari kalangan serikat pekerja. Wakil Ketua Umum KSPI, Arnod Sihite, menilai langkah tersebut merupakan keputusan strategis yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
"Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional," kata Arnod dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Arnod, gerakan buruh saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai kelompok pekerja yang memahami persoalan hubungan industrial. Ia menilai banyak tokoh buruh telah berkembang menjadi figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan di berbagai bidang.
Ia mencontohkan sejumlah tokoh yang berasal dari gerakan buruh dan kini menempati posisi strategis, seperti Yorrys Raweyai yang menjabat Wakil Ketua DPD RI, Jumhur Hidayat yang mendapat kepercayaan di pemerintahan, hingga Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea yang saat ini menjadi Penasihat Kapolri.
"Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa," ujarnya.
Arnod menegaskan, buruh semestinya tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi bagian dari subjek pembangunan yang turut berkontribusi dalam merumuskan solusi bagi persoalan bangsa.
"Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis," tegasnya.
Ia berharap apabila Said Iqbal benar-benar masuk ke dalam kabinet, keberadaan tokoh buruh di lingkar pemerintahan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi perjuangan hak-hak pekerja melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada buruh.
"Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada pekerja," katanya.
Lebih lanjut, Arnod mengajak seluruh pekerja untuk tetap menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ia berharap stabilitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat terus meningkat demi mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Kita berharap nilai tukar rupiah semakin kuat, inflasi terkendali, kepercayaan publik dan investor meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia terus meningkat," tuturnya.
Editor: Santi
.jpg)
