TRENGGALEK (Lentera) - DPRD Trenggalek bersiap memasuki tahapan evaluasi pelaksanaan anggaran daerah setelah menuntaskan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Saat ini, perhatian legislatif tertuju pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menjadi dasar menilai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sepanjang 2025.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan rekomendasi yang telah disampaikan dewan kepada pemerintah daerah menitikberatkan pada upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan.
"Yang menjadi perhatian utama kami adalah bagaimana pendapatan asli daerah bisa terus ditingkatkan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat," ujarnya.
Menurut Doding, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperluas ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pelayanan kepada masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menerima hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut akan menjadi bahan utama dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
"Nanti setelah hasil pemeriksaan BPK diterima, kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban bupati pelaksanaan anggaran tahun 2025," katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut kepatuhan administrasi keuangan, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran serta capaian program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Setelah agenda evaluasi itu selesai, DPRD akan melanjutkan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 sebagai tahap awal penyusunan APBD tahun berikutnya.
"Kami juga akan segera masuk ke pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk menyiapkan arah kebijakan anggaran daerah ke depan," ungkap Doding.
Terkait laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD memperkirakan dokumen tersebut akan diterima dalam waktu dekat sehingga seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami berharap hasil audit bisa segera disampaikan agar proses evaluasi dan pembahasan agenda berikutnya dapat segera dilaksanakan," pungkasnya. (Adv).
Reporter: Herlambang
.jpg)
