JAKARTA (Lentera) – Nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp17.300 per dolar AS menjadi alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam potensi inflasi yang dipicu oleh pelemahan mata uang tersebut.
“Kondisi rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujar Bertu Merlas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Bertu memperingatkan bahwa pelemahan rupiah akan menciptakan efek domino berupa kenaikan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Jika tidak dimitigasi dengan cepat, beban biaya ini akan dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang jadi yang ujungnya akan menggerus kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Legislator asal Sumatera Selatan ini menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan inflasi lepas kendali. Menurutnya, inflasi yang tinggi di tengah pelemahan rupiah akan memperparah beban hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. “Tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka lebar,” kata politisi PKB ini.
Bertu juga menyoroti dilema di sektor moneter. Upaya bank sentral untuk menahan laju pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai memiliki risiko ikutan, yakni pengetatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Jika suku bunga terus naik, ekspansi usaha sektor riil berpotensi melambat yang pada akhirnya menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Jika suku bunga meningkat, akses pembiayaan bagi UMKM semakin sulit. Ini berdampak buruk pada aktivitas usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan keberlangsungan sektor riil,” tegasnya.
Untuk menjaga ekonomi tetap stabil, Bertu mendesak pemerintah menjalankan tiga langkah strategis. Pertama memperkuat operasi pasar dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga spekulatif. Kedua memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran agar kelompok rentan tetap memiliki kemampuan konsumsi dasar. Ketiga memberikan kemudahan akses pembiayaan dan insentif fiskal agar sektor UMKM tetap produktif di tengah tekanan kurs.
“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak agar daya beli rakyat tidak tergerus lebih dalam,” pungkas Bertu. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
