Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Imbas Konflik Global, Pemkot Malang Siapkan Subsidi Lewat BTT

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok (bapok) imbas konflik global, dengan pemberian subsidi melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

"Kami menyadari memang lambat laun, dampak dari konflik global yang terjadi saat ini akhirnya akan membuat beberapa harga bahan pokok merayap naik," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Senin (20/4/2026).

Ditambahkannya, meski belum terjadi lonjakan signifikan di semua komoditas, tren kenaikan mulai terdeteksi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Saat ini Wahyu menyebut, masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan penanganan inflasi di daerah. Dikatakannya, pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah pusat hari ini, untuk membahas langkah konkret yang perlu diambil.

Kendati demikian, Wahyu mengatakan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Salah satunya dengan melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.

"Kami akan melihat secara langsung, cek ke pasar kira-kira nanti harga apa yang memang naik drastis, kemudian apa penyebabnya. Itulah nanti yang akan kami intervensi," jelas Wahyu.

Intervensi yang dimaksud mencakup kemungkinan pemberian subsidi terhadap sejumlah komoditas bahan pokok. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan harga di tingkat konsumen sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global.

Namun demikian, Wahyu menegaskan, implementasi kebijakan subsidi tersebut masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Semua tergantung arahan dari pimpinan, nanti kira-kira intervensi ini diperbolehkan atau tidak, untuk mencegah harga yang tidak terkendali," tegasnya.

Sebagai bentuk kesiapan, Pemkot Malang telah mencadangkan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini dinilai fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak, termasuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Kami cadangkan di BTT yang akan kami gunakan untuk kegiatan tertentu, untuk menunjang stabilitas tidak hanya terkait perekonomian tetapi juga hal-hal lain yang sifatnya darurat," ungkap Wahyu.

Ia juga memastikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyalurkan subsidi, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais