SURABAYA (Lentera) - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan menyoroti masih adanya kekosongan jabatan kepala sekolah di tingkat SMA sederajat di Jawa Timur, meski pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025.
Ia menyatakan, regulasi tersebut seharusnya dapat mempercepat proses pengisian jabatan kepala sekolah secara lebih transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penempatan pemimpin yang kompeten.
“Dengan adanya Permendikdasmen ini, proses penugasan kepala sekolah seharusnya bisa lebih cepat dan terbuka. Ini penting agar kualitas pendidikan bisa meningkat melalui kepemimpinan yang tepat di satuan pendidikan,” ungkapnya, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memiliki data lengkap terkait kompetensi, kualifikasi, dan golongan guru di seluruh wilayah, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan posisi kepala sekolah kosong dalam waktu lama.
“Data guru itu sudah sangat memadai. Jadi tidak perlu waktu lama untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala sekolah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, agar pengisian jabatan melalui pelaksana tugas (plt) dari pejabat lain tidak menjadi kebiasaan karena berpotensi mengganggu efektivitas kepemimpinan di sekolah.
“Jangan sampai ini jadi kebiasaan, posisi kosong lalu dirangkap oleh pejabat lain yang sudah memiliki jabatan. Padahal calon kepala sekolah yang kompeten sudah tersedia,” pungkasnya.
Dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, khususnya Pasal 9, diatur mekanisme pengusulan bakal calon kepala sekolah melalui dua jalur, yakni guru ASN yang mendapat undangan dari Dinas Pendidikan untuk mendaftar melalui sistem informasi kementerian, serta guru ASN yang diusulkan oleh kepala sekolah atau mendaftarkan diri secara mandiri melalui sistem yang sama.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
