Dari Tanah Suci, Bupati Jember Gus Fawait Pimpin Konsolidasi MBG, Tiga SPPG kena Suspend

JEMBER (Lentera) - Meski tengah berada di Tanah Suci Makkah, Bupati Jember, Gus Fawait, tetap memimpin arah kebijakan daerah dengan menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) se-Kabupaten Jember secara daring , Senin 2/3/3026) malam.

Kehadiran Gus Fawait dari Makkah menjadi simbol komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Jember dalam memastikan program nasional ini berjalan optimal dan terjaga kualitasnya. Gus Fawait juga menyebut sudah ada tiga dapur di Jember yang terkena suspend oleh BGN akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

Dalam arahannya, Bupati Gus Fawait menekankan bahwa program MBG bukan sekadar agenda penyediaan makanan bagi peserta didik. Lebih dari itu, ia menyebut program ini sebagai fondasi strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, melainkan melalui kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Ia menegaskan, generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi baik akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan. Pembangunan kualitas anak-anak hari ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global.

"Kita melihat MBG sebagai program yang membawa dampak ekonomi luar biasa bagi daerah. Dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG yang akan beroperasi di Kabupaten Jember, ia memperkirakan potensi pembukaan lapangan kerja dapat mencapai kurang lebih 15 ribu orang. Angka tersebut belum termasuk efek berganda yang muncul dari rantai pasok bahan pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi," teramg Bupati Jember Gus Fawait. 

Menurutnya, kehadiran dapur-dapur SPPG akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Produk petani dibeli dengan harga yang lebih layak, UMKM tumbuh karena permintaan meningkat, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah. Rantai ekonomi yang bergerak ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Gus Fawait juga memaparkan bahwa estimasi perputaran dana MBG di Kabupaten Jember dapat mencapai kurang lebih Rp4 triliun. Angka ini hampir setara dengan APBD Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. Ia menilai, tambahan perputaran dana tersebut akan menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah, baik dari APBD maupun dukungan program nasional, menjadi motor penting dalam menggerakkan sektor riil.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya manfaat program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi perizinan seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan persyaratan teknis lainnya. Bupati meminta agar seluruh pengelola dapur segera mengurus kelengkapan tersebut demi menjamin keamanan dan kelayakan layanan.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan. "Ke depan, Pemkab Jember akan memperkuat koordinasi melalui forum rutin bulanan antara Satgas, SPPG, Korwil, Korcam, Camat, serta pihak puskesmas. Selain itu, sistem pelaporan harian menu akan diberlakukan, baik dari pihak dapur maupun sekolah penerima, sebagai bentuk pengawasan silang. CCTV di setiap dapur direncanakan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga," terangnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait secara tegas mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran menu yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa alokasi Rp10 ribu untuk siswa SMP maupun Rp8 ribu untuk jenjang lainnya adalah hak penerima manfaat yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Integritas, menurutnya, menjadi kunci keberlanjutan program. Ia tidak ingin ada dapur yang harus disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa hasil evaluasi lapangan menunjukkan masih ada sekitar 50 SPPG yang belum memiliki SLHS. Beberapa dapur bahkan harus melakukan perbaikan kualitas air dan infrastruktur agar memenuhi standar kelayakan. Ia menegaskan bahwa kontrol kualitas menjadi aspek yang tidak bisa ditawar, termasuk kewajiban penyimpanan sampel makanan sebagai bagian dari pengawasan mutu.

"Ada kewenangan penjatuhan sanksi atau suspensi berada pada Badan Gizi Nasional, sedangkan Satgas di daerah bertugas melakukan pengendalian, pengawasan, dan percepatan perbaikan. Ia berharap seluruh SPPG dapat menjaga standar layanan dan terus meningkatkan kualitas demi mendukung cita-cita besar program ini," ujar Helmi. 

Di akhir rapat, Bupati Jember menyampaikan apresiasi kepada mayoritas SPPG yang telah bekerja dengan baik dan penuh dedikasi. Ia berkomitmen memberikan penghargaan kepada SPPG terbaik di akhir tahun sebagai bentuk motivasi dan penguatan semangat berkompetisi dalam kebaikan. (mok/ads)

Reporter : PJ Moko
Editor : Lutfiyu Handi