MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyebutkan sejumlah titik strategis exit tol pada proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen, rencana tersebut disiapkan untuk memperkuat konektivitas wilayah Malang bagian selatan.
Sekaligus mendukung akses menuju kawasan pendidikan, layanan publik, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Yang jelas nanti di arah Bululawang itu pasti ada. Kemudian di Pakisaji. Kemudian juga kemungkinan exit tolnya ada di Kepanjen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, penempatan exit tol di Bululawang dinilai strategis karena dapat mengakomodasi akses masyarakat dari wilayah Kecamatan Turen hingga Dampit. Akses tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa dari dan menuju Malang Selatan.
Selain itu, Budiar menjelaskan, jalur keluar tol juga dirancang untuk mendekatkan akses ke kawasan Gondanglegi-Bantur maupun ke jalur lingkar selatan (JLS). Bahkan tidak menutup kemungkinan exit tol akan terkoneksi langsung dengan kawasan sekitar SMA Taruna Nusantara yang terletak di Kecamatan Pagak.
Ia menilai, keberadaan exit tol di kawasan tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat tingginya aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas orang tua siswa. Budiar mengungkapkan, hampir setiap akhir pekan orang tua siswa SMA Taruna Nusantara datang menjenguk anak-anak mereka.
"Pengalaman saya sendiri, anak saya sekolah di sana. Orang tua siswa itu setiap minggu pasti datang. Jadi akses cepat sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Sementara terkait trase jalan tol, Budiar menegaskan, rute utama tetap direncanakan melalui Kota Malang-Bululawang menuju Kepanjen, dengan detail trase sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Budiar optimistis pembangunan tol Malang-Kepanjen dengan exit yang tersebar di titik strategis akan mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malang, khususnya wilayah selatan yang kini dinilai telah berkembang pesat.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait jadwal pengerjaan proyek tol tersebut. Budiar menyebut pihaknya masih menunggu agenda lanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Sebelumnya disampaikan awal 2026, tapi sampai sekarang belum ada agenda pasti," jelasnya.
Budiar menuturkan, proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen sejatinya merupakan program nasional yang telah masuk dalam rencana strategis (renstra) sejak 2019. Namun pelaksanaannya mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, hingga efisiensi anggaran pemerintah pusat.
"Harapan kami, feasibility study (FS) ulang bisa selesai tahun ini, tender juga tahun ini, sehingga pengerjaan bisa dilakukan pada 2027," ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Malang juga telah menugaskan Dinas PU Bina Marga untuk berkoordinasi langsung ke Jakarta guna menanyakan kesiapan proyek tol tersebut.
"Kalau soal pembebasan lahan, semuanya sudah termasuk dalam pembiayaan proyek. Pemkab Malang tidak ikut cawe-cawe, kami serahkan sepenuhnya ke pusat dan investor," tegasnya.
Namun Budiar memastikan, proses pembebasan lahan nantinya akan disosialisasikan kepada warga terdampak melalui mekanisme musyawarah berjenjang, mulai tingkat RT/RW hingga desa dan kecamatan.
"Pasti ada musyawarah dulu. Sekarang namanya bukan ganti rugi tetapi ganti untung," katanya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
