SURABAYA (Lentera) - Cuaca ekstrem dan tak menentu mulai menimbulkan dampak serius bagi sektor pangan di Jawa Timur. Gagal panen mengancam petani, sementara nelayan pun tak bisa melaut akibat gelombang dan angin kencang.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mengingatkan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, sehingga membutuhkan strategi mitigasi. Menurutnya, perubahan iklim dan cuaca ekstrem berpotensi memicu kegagalan produksi di berbagai sektor.
“Cuaca yang tidak menentu ini jelas berdampak pada potensi kegagalan panen. Nelayan juga tidak bisa melaut,” kata Ony, Jumat (16/01/2026).
Anggota DPRD Jatim Dapil Bojonegoro-Tuban itu menilai, meski kerusakan ekologis di Jawa Timur belum separah Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, namun untuk kategori wilayah Pulau Jawa, kondisinya sudah mengkhawatirkan di sejumlah daerah.
Ony menyebut, Pemprov Jatim telah berinisiatif menyiapkan perda baru tentang pengelolaan kawasan hutan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.
Di sektor pertanian, Ony menyoroti dampak siklon tropis yang memengaruhi curah hujan. Kondisi tersebut berimbas langsung pada waktu tanam dan hasil panen petani.
“Ini bukan hanya soal benih. Pupuk, tenaga kerja, dan waktu tanam ikut terganggu. Banyak petani akhirnya rugi,” tegasnya.
Tak hanya di wilayah selatan Jawa, dampak cuaca ekstrem juga dirasakan di wilayah utara. Pergerakan angin barat melalui sisi utara Pulau Jawa hingga Selat Bali menyebabkan kawasan Pantura turut diterpa angin ribut.
Hal serupa juga terjadi di sektor perikanan dan peternakan. Cuaca ekstrem membuat nelayan terpaksa berhenti melaut, sementara hasil ternak ikut terdampak. “Kalau pemerintah tidak mampu mengantisipasi dampak alam ini, rakyat Jawa Timur akan mengalami kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menegaskan, pemerintah harus memiliki sistem peringatan dini dan skenario bantuan yang jelas jika terjadi kegagalan produksi, baik bagi petani maupun nelayan.
Ia memastikan, jika terjadi puso, penggantian benih akan tetap dilakukan. “Kalau ada puso, pasti ada penggantian benih. Kami komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Petani jangan khawatir, bisa tanam kembali,” katanya.
Namun, Ony mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan produksi tidak bisa parsial. Diperlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. “Pemprov Jawa Timur harus punya program mitigasi bencana yang konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur mencatat sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di berbagai wilayah Jatim mengalami puso akibat cuaca ekstrem. Meski demikian, kondisi tersebut dipastikan tidak mengganggu produksi padi tahun 2025 karena terjadi saat sebagian besar tanaman memasuki masa panen. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
