SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali mencatat prestasi nasional setelah menempati peringkat pertama dalam Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 2025 yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk kategori Media Konvensional. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK RI, Ibnu Basuki Widodo. DKI Jakarta berada di peringkat kedua, disusul Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Dia menilai capaian yang ada menunjukkan keberhasilan pemprov dalam membangun birokrasi bersih dan minim praktik korupsi. Ia menyebut penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Ini prestasi yang lahir dari konsistensi. Gubernur Khofifah punya komitmen jelas dalam mengarusutamakan integritas dengan terus menggencarkan edukasi antikorupsi melalui berbagai kanal media, termasuk digital,” ungkap Sumardi, Selasa (2/12/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai keberhasilan Jatim tidak lepas dari strategi kampanye antikorupsi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan kampanye tersebut berjalan menyeluruh dan berdampak di tengah masyarakat.
“Pemprov Jatim memperkuat kampanye antikorupsi melalui pendekatan multi-kanal: media konvensional, media digital, hingga aktivasi tatap muka. Ini strategi hulu-hilir yang menyasar semua kalangan secara berlapis,” katanya.
Sumardi juga menyoroti penggunaan media digital yang dinilai agresif sehingga meningkatkan literasi publik mengenai pencegahan korupsi. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kemampuan Pemprov Jatim beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia berharap penghargaan ini semakin memperkuat komitmen Pemprov Jatim untuk menjaga integritas birokrasi serta menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
