JAKARTA (Lentera) -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kabar mengenai pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dana sebesar Rp 100 triliun yang disebut dikembalikan ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi.
"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," kata Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).
Menkeu menjelaskan, permintaan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke pos anggaran riil pemerintah. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan ada dana sebesar itu yang dikembalikan.
Terkait angka Rp 71 triliun yang sebelumnya disebut, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut justru sudah dianggarkan untuk pelaksanaan program MBG tahun berjalan.
"Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," jelasnya.
Purbaya mengakui, hingga Oktober 2025 ini realisasi anggaran program MBG baru mencapai sekitar 23 persen. Ia menilai program tersebut penting dan harus terus didorong agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
"Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun," pungkasnya.
Penjelasan Kepala BGN
Mengutip Liputan6, sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menjelaskan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," kata Dadan dalam keterangannya, di Bogor, Selasa (14/10).
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
