SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan daerah. Khususnya dalam upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah Jawa Timur.
Hal itu disampaikannya menanggapi capaian yang dipaparkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur.
“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ungkap Erma, dikutip Selasa (14/10/2025).
Sebelumnya, Gubernur Khofifah menyampaikan sejumlah capaian pembangunan, di antaranya penurunan angka kemiskinan menjadi 9,03 persen per Maret 2025 dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024. Selain itu, Gini rasio yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menurun dari 0,372 menjadi 0,368. IPM Jawa Timur turut mengalami peningkatan menjadi 74,29 dari sebelumnya 73,95.
Erma yang merupakan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari penurunan angka kemiskinan semata, namun juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata di semua daerah.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah, supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erma juga menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.
Erma juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga agar pembangunan tetap inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan maupun daerah tertinggal.
“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus terwujud nyata,” tegasnya.
Erma menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mendorong pemerintah provinsi memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas layanan dasar.
“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya.(ADV)
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
