05 October 2025

Get In Touch

Dinkes Ungkap 180 Dapur MBG di Jakarta Belum Miliki Sertifikat LHS

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. (foto:ist/Ant)
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. (foto:ist/Ant)

JAKARTA (Lentera) - Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan dari total 180 Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, belum ada satu pun yang memiliki Setifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). 

Oleh karena itu Dinkes Jakarta bekerjasama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), untuk dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi siswa.

"Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta mengutip Antara, Sabtu (4/10/2025).

Dia mengatakan, sejak awal sudah melakukan inspeksi ke dapur MBG dan mendorong mereka mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS agar sertifikat dapat diterbitkan.

Sampai saat ini, belum ada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta yang mengantongi SLHS. Semuanya atau 180 dapur MBG, masih berproses mendapatkan SLHS.

"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," kata Ani.

Pada September lalu, Pemerintah Pusat mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas MBG.

Di Jakarta, sebanyak 60 siswa dari 10 lokasi di Jakarta mengalami keracunan makanan dari Program MBG. Berdasarkan hasil laboratorium sebagian besar penyebabnya adalah bakteri.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan SLHS bagi seluruh dapur MBG untuk memastikan standar kebersihan, kualitas SDM dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

Menkes menargetkan percepatan ini rampung dalam waktu sebulan. Karena itu, pemerintah daerah dan BGN dilibatkan untuk mengawasi proses persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan.

Dia menambahkan, per September lalu sudah lebih dari 100 dapur MBG yang memiliki SLHS.

 

Editor: Arief Sukaputra

 

Share:
Lenterasemarang.com.
Lenterasemarang.com.