SURABAYA (Lentera) - DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (Pemkot) memprioritaskan penyelesaian proyek pengendalian banjir di titik-titik yang selama ini berulang kali mengalami genangan. Selain memastikan pekerjaan drainase tuntas sebelum musim hujan, kesiapan anggaran dan langkah penanganan darurat juga harus diperhatikan agar masyarakat tidak kembali terdampak banjir.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, penyelesaian proyek pengendalian banjir perlu dikawal secara serius, terutama pekerjaan yang secara fisik telah mencapai 90 persen, tetapi masih membutuhkan penyelesaian tahap akhir atau finishing.
Menurutnya, infrastruktur yang hampir rampung harus segera diselesaikan agar dapat berfungsi optimal ketika curah hujan meningkat. Jangan sampai pekerjaan yang tinggal sedikit justru tertunda karena persoalan pembayaran anggaran.
“Jangan sampai nanti karena utangnya belum cair, akhirnya proyek meskipun sudah 90 persen fisik, finishing-nya tidak selesai. Karena justru finishing itu yang menentukan. Banyak dari beberapa tempat itu yang sudah mau finishing, tapi belum bisa beroperasi karena belum selesai,” ujar Aning pada Lentera, Kamis (29/10/2026).
Untuk itu, Aning meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan anggaran dan kelancaran proses pembayaran sesuai ketentuan. Kepastian tersebut diperlukan agar penyelesaian proyek tidak terhambat menjelang periode dengan potensi hujan tinggi.
Aning juga menyoroti adanya perbedaan antara progres fisik dan progres yang tercatat dalam pelaksanaan pekerjaan. Ia menyebut terdapat pekerjaan drainase yang dilaporkan memiliki progres 12 persen, sementara hasil pengecekan menunjukkan kondisi fisiknya telah mencapai 90 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan pekerjaan dan proses administrasi keuangan berjalan selaras. Dengan begitu, proyek yang mendekati tahap akhir tidak mengalami keterlambatan penyelesaian.
“Anggarannya juga ada. Jangan ditahan, jangan diperlambat untuk proses pembayarannya yang mengakibatkan masyarakat nanti menerima dampak dari hal tersebut,” tegasnya.
Selain mengawal pekerjaan yang ditargetkan selesai tahun ini, DPRD meminta Pemkot Surabaya memetakan proyek yang pelaksanaannya menggunakan skema multiyears atau lintas tahun anggaran. Kepastian jadwal penyelesaian diperlukan untuk menentukan langkah antisipasi di lokasi yang masih berpotensi mengalami banjir.
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir harus mendapat perhatian khusus. Jika penanganan permanen belum dapat diselesaikan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu menyiapkan langkah darurat secara terpadu.
Salah satunya dengan memastikan kesiapan personel dan armada untuk menyedot air ketika terjadi genangan yang tidak dapat segera ditangani melalui infrastruktur yang tersedia.
“Antar lintas OPD itu juga siap siaga. Contoh terkait dengan sedot-sedot air dari Damkar, itu harus disiapkan betul kalau memang darurat nanti betul-betul tidak bisa ditangani karena multiyears,” katanya.
Aning menambahkan, penanganan titik rawan banjir menjadi salah satu perhatian dalam pengawalan proyek pengendalian banjir tahun ini. Ia mencontohkan kawasan Surabaya Barat yang diharapkan dapat tertangani dengan baik melalui pekerjaan yang sedang berjalan.
Ke depan, DPRD akan terus mengawal penyelesaian proyek, termasuk melalui peninjauan lapangan. "Harapannya, pekerjaan prioritas selesai tepat waktu, infrastruktur dapat segera beroperasi, dan risiko genangan yang berulang dapat ditekan," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
