SURABAYA (Lentera) -Ratusan mahasiswa bersama elemen warga masyarakat menggelar aksi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menuntut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah ditetapkan sebagai bencana nasional.
Massa juga menuntut pertanggungjawaban atas persoalan karhutla dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator aksi, Daniel Situmorang, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan gerakan kolektif yang melibatkan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta serikat buruh atau pekerja. Aksi terbuka bagi masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh pihak mana pun.
“Pokoknya siapa pun yang mungkin tidak merasa diwakili oleh pihak mana pun juga terbuka, karena ini kolektif dari rakyat untuk rakyat seperti itu,” ungkapnya, Kamis (22/10/2026).
Daniel mengatakan, massa menilai karhutla di sejumlah daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Papua, menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan konkret. Kebakaran tersebut disebut menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga korban meninggal dunia.
“Kami menuntut itu untuk ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional,” katanya.
Selain meminta penetapan status bencana nasional, massa menyoroti dugaan kesengajaan dalam sejumlah peristiwa kebakaran hutan. Mereka menilai kebakaran yang terjadi bukan semata-mata akibat faktor alam.
“Bukan kebakaran natural ya, bukan karena gelombang panas, tapi memang itu dibakar,” tegasnya.
Massa juga menuntut agar kebakaran hutan ditangani secara konkret dan pihak yang terbukti bersalah diproses melalui jalur pidana.
Seorang orator dalam aksi tersebut turut mengkritik penanganan karhutla dan pelaksanaan program MBG selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dua tahun Prabowo-Gibran mereka selalu membohongi masyarakat Indonesia. Kebakaran hutan Kalimantan adalah ulah mereka. Makan beracun gratis (MBG) selalu digaungkan, disuarakan sebagai kesuksesan pemerintahan saat ini,” ujar salah satu orator.
Orator tersebut mengatakan dampak asap karhutla tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Ia menyinggung kondisi warga di Kalimantan yang menghadapi paparan asap kebakaran.
“Teman-teman yang berada di Jawa atau bahkan di Ibu Kota mungkin tidak merasakan dampak asap Karhutla yang kami tasakan di Kalimantan,” ucapnya.
Daniel menegaskan, aksi tersebut juga membawa tuntutan politik terhadap kepemimpinan nasional. Menurutnya, dua tahun masa pemerintahan dinilai cukup bagi massa untuk menyampaikan sikap terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
“Menurut kami dua tahun itu waktu sudah cukup, bukan waktunya untuk evaluasi. Dan sudah kami sepakati kami menuntut Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Entah itu melalui mekanisme yang cepat karena ini kan suara rakyat ya,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor:Arifin BH
.jpg)
