JAKARTA (Lentera) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendatangi langsung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk membahas kepastian pasokan dan percepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Biosolar dan Pertalite, di Jawa Timur.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Gubernur Khofifah meminta agar ketersediaan BBM dipastikan hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan menyusul kejadian antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pertemuan trsebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto serja jajaran PT Pertamina Patra Niaga.
Khofifah menegaskan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti kelancaran distribusi hingga ke SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, diperlukan pemetaan kondisi pasokan secara menyeluruh sekaligus langkah cepat untuk mengatasi kendala distribusi di lapangan.
"Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman," ujar Khofifah.
Khofifah menekankan, ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional sekaligus simpul distribusi barang dan jasa bagi berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia timur.
Gangguan distribusi BBM, lanjutnya, terutama Biosolar, berpotensi berdampak pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, distribusi logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan. Oleh sebab itu, Khofifah mendorong agar persoalan yang terjadi segera ditangani secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pertamina.
"Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan," ungkapnya.
Khofifah menambahkan, upaya memastikan pasokan BBM tidak cukup hanya dengan melihat ketersediaan stok secara agregat. Pengawasan perlu dilakukan sampai pada kondisi riil di lapangan, termasuk memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di masing-masing SPBU.
Ia mengungkapkan, masih dijumpai papan pengumuman di SPBU yang menyebutkan Solar sedang dalam perjalanan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri, terutama ketika informasi stok menunjukkan pasokan tersedia. Karena itu, pemantauan distribusi secara digital perlu diimbangi dengan pengecekan langsung agar persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani.
Selain mempercepat distribusi, Khofifah meminta dukungan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas jika ada dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Khofifah juga mengusulkan penambahan tim pengawasan yang dapat memantau jalur distribusi BBM secara langsung. Menurutnya, pengawasan perlu menjangkau potensi praktik pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian diduga dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.
Di sisi lain, Khofifah menyatakan Pemprov Jatim memahami bahwa kendala teknis dapat terjadi dalam rantai pasok, misalnya terkait pengiriman kapal tanker maupun penyesuaian kuota pada tahapan tertentu. Namun, ia menekankan pentingnya informasi yang riil dan update mengenai penyebab kendala agar pemerintah daerah dapat menyampaikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi yang jelas dan terkoordinasi diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
"Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika menyatakan pihaknya mendukung langkah koordinasi yang dilakukan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil untuk mengatasi antrean serta memastikan distribusi BBM di Jawa Timur berjalan lebih lancar.
Ia mengatakan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan kecukupan pasokan tidak hanya di terminal BBM atau depo, tetapi juga di setiap SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.
Sebagai bagian dari percepatan penanganan, sejumlah langkah disiapkan, antara lain penambahan pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, pengerahan tambahan 21 unit mobil tangki melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pemulihan distribusi, dan memastikan pengiriman BBM ke SPBU dapat berlangsung lebih cepat.
Ahmad Erani juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina serta memberikan pembaruan informasi mengenai perkembangan distribusi BBM di daerah.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” pungkasnya. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
