SURABAYA (Lentera) - Ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang diklaim cukup untuk 18–21 hari ke depan belum sepenuhnya menjamin pasokan aman di setiap daerah. Antrean panjang di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, menjadi indikasi pentingnya keandalan distribusi agar stok nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Terkait hal itu, Pakar manajemen rantai pasok dan logistik Universitas Kristen (UK) Petra, I Gede Agus Widyadana, menilai gangguan pasokan di tingkat daerah perlu dilihat dari kemampuan rantai distribusi merespons perubahan permintaan dan keterlambatan pengiriman.
Menurutnya, ketersediaan BBM tidak cukup diukur dari jumlah stok nasional, tetapi juga dari kesiapan depot dan kelancaran distribusi ke SPBU.
Dalam rantai pasok BBM, pasokan bergerak dari kilang menuju depot penyimpanan, kemudian dikirim ke SPBU sebelum dibeli masyarakat. Apabila persediaan di depot menipis sementara pengiriman terlambat, kekosongan stok di SPBU dapat terjadi meski secara nasional persediaan masih tersedia.
“Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” kata Gede, yang juga Ketua Program Global Logistics and Supply Chain (GLSC) UK Petra, Selasa (20/10/2026).
Gede menjelaskan, salah satu tantangan dalam pengelolaan pasokan BBM adalah penentuan persediaan minimum yang belum cukup adaptif terhadap perubahan waktu pengiriman (lead time) dan pola permintaan konsumen.
Jika perhitungan stok hanya mengandalkan pola konsumsi sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan, depot berisiko kehabisan persediaan (stockout). Situasi tersebut dapat memicu kepanikan dan pembelian berlebihan (panic buying) ketika masyarakat khawatir BBM sulit diperoleh.
Untuk itu, ia menilai sistem rantai pasok yang lebih lincah atau agile supply chain diperlukan untuk merespons perubahan permintaan dan gangguan distribusi, baik di tingkat nasional maupun global.
Perubahan pilihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi juga perlu diperhitungkan. "Peralihan konsumsi tersebut dapat meningkatkan permintaan pada satu jenis BBM sekaligus mengubah kebutuhan terhadap jenis lainnya," ungkapnya.
Gede merujuk data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang disebut menunjukkan kenaikan konsumsi Pertalite sebesar 12,92 persen pada Juli 2026, yang dikaitkan dengan kenaikan harga Pertamax.
Menurutnya, angka nasional tersebut belum menggambarkan perbedaan pola konsumsi di setiap daerah. Jika perubahan permintaan lokal tidak segera terbaca, depot dapat mengalami ketidakseimbangan persediaan.
Kondisi itu juga berpotensi menimbulkan bullwhip effect, yakni perubahan permintaan konsumen yang dapat memicu fluktuasi persediaan semakin besar di sepanjang rantai pasok. Dampaknya, perencanaan pengiriman dan kebutuhan stok di tingkat depot maupun SPBU menjadi kurang akurat.
Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan serupa, Gede mendorong pemerintah dan Pertamina memperkuat sistem pemantauan, kapasitas penyimpanan, serta koordinasi dalam pengambilan keputusan. Ia mengusulkan tiga langkah utama.
Pertama, mengintegrasikan sistem kendali logistik energi melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan dasbor pemantauan stok secara waktu nyata (real-time). "Sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran persediaan dari hulu hingga SPBU sehingga potensi kekurangan pasokan dapat terdeteksi lebih dini," jelasnya.
Kedua, mengevaluasi kecukupan kapasitas terminal penyimpanan dan membuat pengaturan armada transportasi yang lebih fleksibel. Dengan begitu, distribusi dapat disesuaikan ketika terjadi lonjakan permintaan atau hambatan pengiriman di wilayah tertentu.
Ketiga, menyusun protokol penanganan darurat yang disertai koordinasi lintas lembaga secara cepat dan akuntabel. Mekanisme tersebut diperlukan agar pengalihan pasokan dan keputusan operasional tidak terlambat ketika gangguan mulai terjadi.
Gede menilai, hambatan penanganan krisis tidak selalu terletak pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada fleksibilitas aturan yang mengatur pengambilan keputusan.
“Prinsip kehati-hatian (Good Corporate Governance) tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” ujar akademisi yang meraih gelar doktor dari Chung Yuan Christian University, Taiwan, tersebut.
Menurut Gede, gangguan distribusi BBM di sejumlah wilayah perlu menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ketahanan energi nasional. Pemerintah dan Pertamina perlu membangun koordinasi rantai pasok lintas lembaga yang mampu mendeteksi gangguan, mengalihkan pasokan, dan mengambil keputusan dalam waktu singkat.
"Dengan demikian, ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok nasional, tetapi juga oleh kemampuan sistem distribusi memastikan BBM tersedia di lokasi dan pada saat masyarakat membutuhkannya," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
