JAKARTA (Lentera) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa digitalisasi bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi langkah penting untuk meningkatkan dan memperkuat akurasi data serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Hal itu Gus Ipul sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi mengenai rencana rollout nasional digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pada pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti oleh menteri maupun kepala badan terkait, Gus Ipul menyampaikan transformasi ini ditandai dengan keterbukaan data, pemutakhiran identitas penerima manfaat melalui teknologi biometrik, serta penguatan kolaborasi antarkementerian dan lembaga.
Gus Ipul mengatakan, perubahan mendasar dalam transformasi data tersebut adalah peralihan dari sistem yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Keterbukaan ini, menurut dia, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mencermati, dan menyampaikan masukan terhadap data penerima bantuan.
“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, keterbukaan tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kualitas data, termasuk memberi masukan atau sanggahan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Selain keterbukaan, Gus Ipul menyampaikan, transformasi juga dilakukan melalui registrasi ulang seluruh penerima manfaat dengan memperkuat proses verifikasi identitas. Sebelumnya, jelas dia, pendataan mengandalkan prinsip by name by address atau berdasarkan nama dan alamat.
Namun, melalui digitalisasi yang kini sedang dilakukan pemerintah, sistem tersebut dilengkapi dengan teknologi biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition).
Gus Ipul menilai, penambahan verifikasi biometrik menjadi perubahan penting untuk memastikan bantuan diterima oleh individu yang benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebab, dalam sistem sebelumnya, masih ditemukan kemungkinan penyerahan bantuan tidak tepat sasaran.
"Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru," jelas Gus Ipul.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa penguatan sistem harus berjalan beriringan dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemahaman masyarakat mengenai perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, serta proses verifikasi penerima manfaat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif.
Selain itu, penguatan keamanan data juga perlu diperhatikan seiring dengan semakin terintegrasinya sistem dan meningkatnya akses terhadap data. Gus Ipul menyebut, keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan perlindungan data serta penguatan keamanan sistem.
“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi kerja sama antarkementerian dan lembaga dalam mendukung integrasi data melalui digitalisasi Perlinsos. Menurutnya, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam penetapan sasaran program.
"Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung," ungkap Gus Ipul.
Adapun rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
