PALANGKA RAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya telah menyediakan anggaran lebih dari Rp 6,7 miliar melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan anggaran tersebut telah dipersiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla yang mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas sosial dan ekonomi.
"BTT sebesar Rp6,7 miliar lebih telah dianggarkan untuk penanggulangan karhutla, atau melebihi alokasi 1 persen dari barang dan jasa sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Karhutla," papar Zaini, Rabu (7/10/2026).
Zaini berharap, dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan Kota Palangka Raya menghadapi ancaman karhutla, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan risiko kebakaran.
Ia menilai, pengalokasian anggaran tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Dana BTT dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan ketika terjadi kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat.
"Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla, dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk operasional personel, peralatan, logistik, hingga kebutuhan penanganan di lapangan," jelasnya.
Dengan alokasi BTT melebihi ketentuan minimal tersebut, Pemkot Palangka Raya memiliki ruang fiskal untuk merespon kejadian karhutla sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan, penggunaan BTT tetap harus dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan penanganan karhutla. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung penanganan secara efektif.
Selain itu Pemkot akan terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unsur terkait dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.
"Langkah ini diperlukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin," ucapnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
