Kompolnas Minta Kapolri Baru Perkuat Digitalisasi Pelayanan Hingga Perlindungan Perempuan dan Anak

JAKARTA (Lentera) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melanjutkan sekaligus memperkuat sejumlah program yang telah dijalankan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, khususnya digitalisasi pelayanan, perlindungan kelompok disabilitas, pengawasan personel, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan keberlanjutan program tersebut penting agar pembenahan di tubuh Polri tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

"Yang paling penting dalam konteks kepemimpinan beliau nanti, yang pertama memang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jenderal Listyo Sigit," kata Anam di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Anam, salah satu program yang perlu menjadi perhatian adalah digitalisasi pelayanan publik. Sistem pelayanan berbasis digital dinilai mampu memudahkan masyarakat sekaligus membuat proses pelayanan lebih transparan dan mudah dipantau.

Kompolnas juga mendorong penguatan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Menurut Anam, sejumlah kebijakan afirmatif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Listyo Sigit perlu terus diperluas, baik dalam konteks keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan kepolisian maupun akses terhadap pelayanan Polri.

"Beberapa langkah yang sudah dibangun Pak Listyo Sigit soal disabilitas melalui tindakan affirmative action, baik menjadi bagian dari kepolisian maupun pelayanan kepolisian kepada kelompok disabilitas, kalau bisa memang diperkuat," katanya melansir Tribratanews.

Selain pelayanan publik, Anam menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap personel Polri, baik secara internal maupun eksternal.

Di internal, pengawasan terhadap anggota perlu diperkuat melalui Divisi Propam serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran.

Sementara dari sisi eksternal, Anam menilai peran Kompolnas perlu diperkuat, termasuk dengan mengacu pada rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Ia juga mendorong adanya terobosan yang membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian.

Perhatian khusus juga diminta diberikan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Anam mendorong penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya di tingkat Polda, tetapi hingga Polres.

"Zamannya Listyo Sigit itu ada penguatan PPA di Polda-Polda yang masih terbatas, dan itu bisa dilanjutkan agar semua Polda bisa memilikinya. Bahkan tidak hanya level Polda, bahkan level Polres sehingga merata kebutuhannya," katanya.

Anam meyakini Suyudi mampu melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus membuatnya lebih konkret dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

"Kami mendukung itu dan kami percaya bahwa pemilihan Kapolri telah melalui mekanisme kapabilitas oleh Pak Presiden," ucapnya.

Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/10/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia kemudian ditunjuk sebagai calon Kapolri dan mendapat persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis.

Sementara itu, Wahyu Hadiningrat sebelumnya menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Polri.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis pemerintahan. Listyo Sigit Prabowo selanjutnya dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. (*)

Editor: Lutfiyu Handi