MALUKU UTARA (Lentera) – Tim SPU (Straegi Policy Unit) TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) Kemendes PDT, M Arif An dan Novan Kartiko Ardianto staf Tim Direktorat PKEI Kemendes berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (28/9/2026).
Kunjungan dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan Literasi Keuangan Desa dan Kuisioner Reformulasi Indeks desa. “ Kami menyambut baik agar Program TEKAD yang luar biasa ini tidak sampai berhenti, Kami akan mengupayakan agar program baik dari TEKAD akan menjadi program yang nyata dan berkelanjutan. Kami menyebutnya Namanya TEKAD LOKAL, karena lokal maka lokus desa penerima program di SK Bupati saja tidak perlu pakai Gubernur, sehingga apa yang sudah dikerjakan di TEKAD sebelumnya bisa dilanjutkan ,” Ujar Anwar Lifan Kabid Kelembagaan Dinas PMD Provinsi Maluku Utara.
DPMD Provinsi Maluku Utara berkeinginan agar Bupati lokus TEKAD agar melanjutkan program tekad yang sudah ada, dengan usulan alokasi anggaran diambilkan dari 20 % ketahanan pangan dan dana yang disisihkan untuk Kopdes diambil 100 JT dan tambah lagi anggaran dari CSR Perusahaan.
“Kami mengusulkan Demplot, RITD dan program lainnya bisa berkelanjutan. Selain itu kami mendukung Reformulasi indeks desa, hanya saja kalau bisa PIC ada kontrol dari Provinsi, harus ada koordinasi TPP dengan provinsi, kalau kendalanya anggaran operasional bisa dibicarakan,” Tambah Anwar Lifan Kabid Pemberdayaan DPMD Provinsi Maluku Utara.
Dia menyebutkan bahwa masukan dan usulan dari DPMD Provinsi Maluku Utara sangat bagus, bisa ditampung dan bisa menjadi bahan rumusan program kedepan, segala usulan dan masukan harus diterima, karena program TEKAD harus lanjut dan berkelanjutan.
Tenaga Ahli Menteri Desa yang juga Tim SPU TEKAD, M Arif An, mengatakan selesai pertemuan Tim SPU dan Direktorat PKEI melanjutkan perjalanan ke Halmahera Barat.
Desa Mandiri 27 sekarang naik 28, siap dengan bobot yang berat khususnya dgn tambahan program prioritas nasional, tapi jangan berat amat
Dulu Kontrak TPP Indeks Desa Membangun : ID (IDM menjadi ID) Bumdes terkait dgn legal formal, berfikir SDM peningkatan kapasitas. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
