Wali Kota Malang Sebut KPK Ingatkan Eksekutif dan Legislatif soal Perencanaan hingga Perizinan

MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak mengingatkan jajaran eksekutif dan legislatif Kota Malang, terkait tata kelola pemerintahan.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset dan pendapatan, pengawasan hingga perizinan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan rutin Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK bersama Pemkot dan DPRD Kota Malang.

"Ini merupakan kegiatan rutin dari Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Tadi dipimpin langsung oleh Satgas Korsupgah di Jawa Timur. Memang ingin mengumpulkan dari eksekutif dan legislatif," ujar Wahyu, Rabu (23/9/2026) malam.

Ditegaskannya, KPK lebih banyak mengingatkan mengenai regulasi serta berbagai permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi di daerah lain. "Tidak ada pembicaraan spesifik, tetapi intinya hanya banyak mengingatkan terkait dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di daerah-daerah lain. Kami mengantisipasi saja," jelasnya.

Wahyu menekankan, pentingnya jajaran eksekutif maupun legislatif Kota Malang mengikuti rambu-rambu regulasi yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan agar persoalan serupa yang pernah terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kota Malang.

Disebutkannya, tidak ada catatan khusus yang diberikan KPK kepada Pemkot Malang dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, ia berharap tim Korsupgah dapat terus melakukan pendampingan dan pengingat kepada pemerintah daerah.

"Kami justru menginginkan tim Korsupgah ini datang terus ke Kota Malang untuk bisa mengingatkan kami terus, agar kami tidak terlena," tuturnya.

Sebagai informasi, tim KPK mendatangi Kantor DPRD Kota Malang sekitar pukul 08.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan unsur eksekutif dan legislatif Kota Malang. Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, jajaran kepala perangkat daerah, pejabat strategis, serta sejumlah staf Pemkot Malang terlihat mulai meninggalkan lokasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais