Pemkot Surabaya Telusuri Dugaan Pungli Rekrutmen Pegawai, Eri Siapkan Keringanan Sanksi bagi Pembongkar

SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai yang diduga melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pihak yang mengetahui praktik tersebut berani mengungkap aliran uang hingga pihak yang diduga menerima.

Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli, termasuk jika dilakukan dalam proses penerimaan pegawai. Ia meminta tidak hanya pelaku, tetapi juga pihak yang mengetahui adanya praktik tersebut untuk memberikan informasi agar kasus dapat dibongkar secara menyeluruh.

"Saya berharap teman-teman yang pernah menyampaikan ini, tolong sampaikan. Kalau ada orang masuk berbayar tapi tidak menyampaikan, waktu diproses lalu ternyata berbayar, bisa kena sanksi juga. Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa, apakah melibatkan atasannya atau tidak, agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat," ujar Eri saat memimpin Apel di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026).

Eri juga membuka peluang pengurangan sanksi bagi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator dan membantu mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk jika praktik tersebut melibatkan pejabat atau kepala dinas.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Namun, bagi oknum yang terbukti melakukan pungli dan memilih tidak mengungkap keterlibatan pihak lain, sanksi tetap akan diberikan sesuai ketentuan.

"Kalau tenaga kontrak, ada pungli langsung dikeluarkan. Untuk ASN, ada proses hukum berat yang dilaporkan ke BKN sebelum pemecatan. Namun, kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap berhenti di dia," tegasnya.

Eri meminta seluruh kepala dinas menyampaikan instruksi tersebut kepada jajaran masing-masing. Ia menekankan agar seluruh pegawai menjaga integritas dan tidak memanfaatkan proses rekrutmen untuk kepentingan pribadi.

Selain persoalan pungli, Eri mengingatkan jajaran Pemkot Surabaya agar tidak kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Ia meminta para pejabat lebih sering turun ke lapangan dan memahami langsung persoalan yang dihadapi warga.

"Warga Surabaya mencari nafkah tidak kenal siang atau malam. Pemimpin jangan hanya di dalam ruangan, tidak tahu panasnya matahari. Ayo rasakan panasnya, agar tahu apa yang dirasakan warga, lalu turun memberikan kesejahteraan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses rekrutmen pegawai dengan meminta sejumlah uang.

Ia menegaskan, seluruh proses rekrutmen di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk Dishub, dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) resmi dan tidak dipungut biaya "Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur atau tertipu oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang," kata Trio.

Trio meminta warga yang menemukan atau menjadi korban dugaan pungli dalam proses rekrutmen segera melaporkannya melalui kanal resmi Command Center/Hotline Wali Kota 112 maupun nomor WhatsApp resmi Dishub Surabaya. "Setiap rekrutmen pasti terbuka melalui Pansel. Jika ada yang meminta uang, itu dipastikan oknum. Silakan langsung laporkan kepada kami," tutupnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi