Tekan TPT Kota Malang, DPRD Usul Pemetaan Tenaga Kerja hingga Kerja Sama dengan Daerah Industri

MALANG (Lentera) - DPRD Kota Malang mendorong sejumlah langkah untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang saat ini masih berada di angka 5,97 persen. Salah satunya melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, hingga membuka kerja sama dengan daerah-daerah yang memiliki sektor industri besar untuk memperluas penyaluran sumber daya manusia (SDM) asal Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan masih diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Kota Malang. "Job fair ini memang menjadi salah satu upaya untuk menekan TPT. Namun juga ke depan perlu dilakukan pemetaan sebetulnya," ujarnya, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, Pemkot Malang melalui Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) perlu memiliki basis data mengenai perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Pemetaan tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan sekolah yang menjadi produsen tenaga kerja, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi.

Dengan begitu, menurutnya lulusan yang tersedia dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan maupun sektor industri yang memiliki kebutuhan tenaga kerja.

"Nanti kan bisa disesuaikan, kira-kira di Kota Malang itu opportunity pekerjaan atau jenis industri apa yang sebetulnya banyak di Kota Malang," katanya.

Amithya menyebut, program matching antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang telah ada perlu lebih digalakkan. Pemetaan tersebut, lanjutnya, penting untuk menjadi basis data pemerintah dalam menentukan langkah penanganan persoalan ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan pemerintah idealnya memiliki gambaran mengenai kebutuhan SDM perusahaan maupun industri, mulai dari jenis hingga kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan lulusan yang merupakan penduduk Kota Malang.

Selain melakukan pemetaan di dalam daerah, politisi PDI-Perjuangan ini juga mendorong Pemkot Malang membuka kerja sama dengan daerah lain yang memiliki sektor industri lebih besar dan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Gagasan tersebut berkaitan dengan karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan. Menurut Amithya, Kota Malang memiliki banyak institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan, sementara struktur ekonominya tidak sepenuhnya bertumpu pada industri besar.

"Karena mungkin Kota Malang ini berbeda dengan beberapa kota yang memang spesifiknya industri. Kalau kita kan produsennya, produsen orangnya, karena kan kita kota pendidikan," tuturnya.

Karena itu, penyaluran tenaga kerja tidak harus dibatasi pada perusahaan yang berada di wilayah Kota Malang. Pemerintah dapat mencari daerah-daerah yang memiliki kebutuhan tenaga kerja besar untuk menjadi tujuan penyaluran lulusan asal Kota Malang.

"Pastinya juga mereka akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan di situ kita menyiapkan tenaga kerja yang berasal dari Kota Malang ini untuk kompeten bersaing dengan daerah lain," imbuhnya.

Menurut perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini, kerja sama antar daerah tersebut dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) maupun skema kerja sama lainnya. Dengan demikian, kanal penyaluran tenaga kerja tidak hanya mengandalkan kesempatan kerja di dalam Kota Malang.

Ia juga mencontohkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat provinsi yang memiliki kanal pelatihan dan penyaluran tenaga kerja. Menurutnya, kanal semacam itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses lulusan Kota Malang terhadap kebutuhan tenaga kerja di daerah lain. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi