TRENGGALEK (Lentera) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memetakan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terpadu hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan karena angka kemiskinan masih berada di 10,29 persen, sementara target dalam RPJMD ditetapkan sebesar 9 persen.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Aula Balai Benih Ikan (BBI). Forum ini diikuti organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa untuk menyatukan langkah penanganan kemiskinan di Trenggalek.
Kepala Bapperida Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, mengatakan persoalan kemiskinan tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Seluruh OPD harus terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar program yang dijalankan saling mendukung.
"Penanganan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas saja, tapi ada lintas OPD yang semuanya bertanggung jawab," kata Ratna dalam keterangan yang diterima Rabu (16/9/2026).
Menurut Ratna, pemerintah daerah menerapkan tiga strategi utama dalam menekan angka kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Strategi tersebut diterjemahkan melalui berbagai program, mulai dari dukungan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan, hingga penyediaan akses jalan, rumah layak huni, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sanitasi.
Selain itu, Bapperida juga melakukan tagging terhadap seluruh program OPD yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut bertujuan memetakan kegiatan yang berjalan sekaligus mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan.
Ratna mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek saat ini tercatat sebesar 10,29 persen. Meski terus menunjukkan tren penurunan setiap tahun, capaian tersebut masih berada di atas target RPJMD yang ditetapkan sebesar 9 persen.
"Angka kemiskinan kita terus turun, tetapi masih perlu kerja bersama karena target RPJMD yang ingin kita capai adalah 9 persen," ujar Ratna.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah tingginya jumlah masyarakat miskin yang berusia di atas 60 tahun sehingga membutuhkan pendekatan program yang lebih tepat sesuai kebutuhan kelompok usia tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menekankan pentingnya membangun komunikasi yang kuat mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci agar persoalan masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Harapannya pola komunikasi yang selama ini terbangun dari tingkatan paling rendah, termasuk dari RT sampai ke tingkatan di kabupaten, ini agar bisa diperbaiki," ujar Syah.
Ia berharap koordinasi yang semakin baik antarjenjang pemerintahan mampu mempercepat penanganan persoalan kemiskinan sekaligus mencegah berbagai masalah sosial berkembang lebih luas di masyarakat. (*)
Reporter: Herlambang
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
