SURABAYA (Lentera) -PT Jatim Grha Utama (JGU) memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan menata proses kerja dan mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan transaksi maupun operasional perusahaan.
Langkah tersebut diterapkan untuk memastikan setiap kegiatan perusahaan memiliki proses yang jelas, tercatat, dapat ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama JGU, Mirza Muttaqien, mengungkapkan penerapan tata kelola perusahaan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan JGU sebagai BUMD berbentuk perseroan terbatas.
“Sebagai BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, JGU menjalankan kegiatan perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, RKAP, keputusan RUPS, serta kewenangan organ perseroan. Ini menjadi dasar dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan, baik pembiayaan, pendapatan, pengeluaran maupun operasional,” ungkap Mirza, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, GCG tidak berhenti pada pemenuhan aturan, tetapi juga harus terlihat dalam proses kerja perusahaan sehari-hari.
“GCG bagi kami bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana proses kerja dijalankan dengan tertib, transaksi tercatat dengan baik, dan setiap kegiatan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Salah satu penerapan digitalisasi dilakukan dalam sistem pembayaran masing-masing unit Rumah Susun/Aparna melalui virtual account (VA) perbankan. Sistem tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
“Dengan transaksi melalui virtual account, setiap pembayaran tercatat secara digital dan dapat ditelusuri berdasarkan unit dan periode. Ini membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan,” jelas Mirza.
Ia mengatakan pencatatan secara digital memberikan jejak transaksi yang lebih jelas sehingga proses pemantauan dan pengecekan dapat dilakukan dengan lebih tertib.
Digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan parkir dan administrasi kepegawaian. Kedua proses tersebut menggunakan sistem berbasis web yang dapat dipantau secara real time.
“Digitalisasi kami terapkan secara bertahap di berbagai proses kerja. Pengelolaan parkir dan administrasi kepegawaian juga menggunakan sistem berbasis web yang dapat dipantau secara real time. Ini membantu membangun cara kerja yang lebih tertib dan profesional,” terangnya.
Selain sistem digital, JGU menerapkan mekanisme berjenjang dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengajuan kebutuhan, review, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Mekanisme serupa diterapkan dalam aktivitas pembiayaan JGU. Menurut Mirza, keputusan pembiayaan tetap berada dalam kerangka RKAP, keputusan RUPS, kewenangan organ perseroan dan ketentuan yang berlaku.
“Pembiayaan juga berada dalam kerangka RKAP, keputusan RUPS, kewenangan organ perseroan dan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap keputusan memiliki proses dan dasar yang jelas,” jelasnya.
Mirza menambahkan, manajemen JGU terbuka memberikan informasi dan penjelasan berdasarkan mekanisme yang berlaku serta data dan dokumen perusahaan.
“Kami terus memperbaiki cara kerja dan menyempurnakan sistem. Harapannya, JGU semakin tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi Jawa Timur,” pungkas Mirza.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
