MALANG (Lentera) - Kekeringan mengancam 5 kecamatan di Kabupaten Malang pada musim kemarau 2026. Hingga Senin (24/8/2026), empat di antaranya telah mendapat distribusi air bersih dengan total 400.000 liter, sementara 1 kecamatan lainnya, yakni Kalipare, belum membutuhkan distribusi air meski tetap berpotensi terdampak kekeringan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah desa maupun kecamatan. Pemantauan terhadap kondisi wilayah juga dilakukan di lapangan.
"Memang berdasarkan dokumen hasil rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat kekeringan, ada lima kecamatan yang terdata sebagai wilayah yang terdampak kekeringan dan memerlukan penanganan," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (25/8/2026).
Namun, hingga Senin (24/8/2026), ditegaskannya, distribusi air bersih baru menjangkau 6 titik yang tersebar di 4 kecamatan.
Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang, distribusi tersebut telah menyasar Desa Sumberagung, Desa Kedungbanteng, dan Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Kemudian Desa Tumpakrejo di Kecamatan Gedangan, Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung, serta Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo.
Sementara itu, Kecamatan Kalipare menjadi satu-satunya wilayah dalam daftar 5 kecamatan tersebut yang hingga saat ini belum mendapatkan distribusi air bersih.
Sadono menjelaskan, kondisi tersebut lantaran belum ada pengajuan resmi dari wilayah Kalipare untuk mendapatkan bantuan distribusi air bersih. "Belum mengajukan. Berarti di sana masih belum krisis," kata Sadono.
Meski belum masuk kondisi krisis, bukan berarti Kalipare sepenuhnya terbebas dari ancaman kekeringan. Sadono menyebut potensi tersebut masih ada, salah satunya mengacu pada data kondisi kekeringan pada 2023.
Sadono mengatakan, apabila kondisi di suatu wilayah telah mencapai tingkat krisis dan masyarakat membutuhkan distribusi air bersih, pemerintah wilayah akan menyampaikan laporan secara resmi kepada BPBD.
Di sisi lain, kondisi sejumlah wilayah di Kalipare saat ini disebut tidak sama dengan periode sebelumnya. Sadono menyebut telah terdapat sejumlah program penyediaan sumber air melalui pengeboran dan pipanisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Program tersebut, lanjut Sadono, antara lain dilakukan melalui Perumda Tirta Kanjurugan maupun perangkat daerah teknis lainnya. Keberadaan program tersebut dinilai turut mengurangi potensi kekeringan dibandingkan kondisi pada periode sebelumnya.
"Sehingga kalau dibandingkan periode sebelumnya, harusnya sudah jauh menurun untuk kekeringan. Karena ada program-program pemerintah untuk pengeboran dan pipanisasi," imbuhnya.
Kendati telah terdapat program pengeboran dan pipanisasi, Kalipare tetap berpotensi mendapatkan distribusi air bersih apabila ketersediaan sumber air yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Sadono menegaskan, salah satu indikator yang menjadi perhatian BPBD dalam menentukan kondisi kekeringan kritis adalah jarak permukiman masyarakat terhadap sumber air. "Yang penting memenuhi kategori kering kritis, yaitu untuk wilayah yang jarak permukimannya lebih dari 3 kilometer dari sumber air," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
