JAKARTA (Lentera) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga pemerintah buka suara, mengenai aksi pemasangan pagar tinggi-tinggi pada pusat perbelanjaan atua mal.
Respons ini diberikan, menyusul perhatian publik yang memicu beragam spekulasi di media sosial. Bahkan, ada narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi aksi unjuk rasa pada Agustus 2026.
Pemasangan pagar setinggi dua meter itu, salah satunya terlihat di depan Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan.
Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menilai, pemasangan pagar dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan. Ia meyakini, pihak pengelola, Pakuwon Group, dalam posisi berhati-hati.
"Ini kan mungkin melihat kondisi yang ada ya, mereka mungkin ya supaya berhati-hati saja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik. Jadi mungkin ada alasan-alasan lebih alasan keamanan saja gitu," ujar Shinta, di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026) mengutip Kompas.com, Minggu (2/8/2026).
Sebelumnya, Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi mengungkapkan hal serupa, menurutnya pemasangan pagar bertujuan meningkatkan aspek keselamatan, terutama bagi para pengunjung.
Hal ini pun bukan hal baru, mengingat sejumlah pusat perbelanjaan milik grup yang sama di Surabaya juga telah dipasangi pagar serupa.
"Itu kan Pakuwon Mall itu terbukanya kan lebar sekali. Satu setengah kilometer itu buka. Nah, sekarang kalau semua orang nyebrang, masuk sembarangan, ini kan bahaya buat mereka sendiri, penyebrang. Awalnya (ide mal dipagari) di sana," ujar Sutandi, Jumat (31/7/2026).
Sutandi sekaligus membantah, narasi yang menyebut pemagaran dilakukan sebagai langkah mengantisipasi potensi gangguan keamanan atau demonstrasi pada Agustus 2026.
"Ekonomi baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita mau takut apa? Kita memang hidup di Indonesia," ujar Sutandi.
Shinta juga menekankan, pemilik mal memiliki hak untuk memasang pagar tinggi. Oleh karenanya, Apindo tidak ambil pusing ketika terdapat mal yang tiba-tiba memasang pagar tinggi.
Terlebih, Shinta tidak mendengar adanya permasalahan yang dihadapi pengembang dan pengelola mal perihal tindakan itu.
"Yang pasti kan dalam situasi bisa saja ya setiap mal itu punya ininya (kebijakan) masing-masing gitu lo, untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tetapi ya kapan saja itu bisa terjadi," kata Shinta.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Narasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi demonstrasi besar, berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Bijak memberikan informasi, jangan berpersepsi, jangan membuat kegaduhan ataupun opini publik dengan rasa kekhawatiran di bulan Agustus dan September," kata Budi.
Budi mengingatkan, narasi yang dibangun berdasarkan asumsi pribadi dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, ia meminta para pengguna media sosial lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi meminta masyarakat optimis bahwa Indonesia dalam keadaan yang baik-baik saja. Ia pun mengajak, masyarakat untuk mendoakan bangsa Indonesia aman, pun mengecek fakta atas narasi yang menimbulkan ketakutan (fear mongering) yang beredar.
“Dan enggak ada alasan buat kita enggak maju kan? Gitu, jadi yang fear mongering-fear mongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar enggak sih, gitu,” imbuh Hasan.
Sementara itu terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta agar pagar-pagar tinggi yang terpasang di sejumlah mal dan perkantoran, untuk dibongkar.
Sebab, menurut Pramono, pemasangan pagar itu kemungkinan dipicu kekhawatiran berlebihan terhadap situasi keamanan. Kekhawatiran yang berlebihan, kata Pramono, juga tidak baik.
“Mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali,” ucap Pramono, di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).
Pramono juga meyakini, kondisi demo Agustus tidak akan terulang pada tahun ini. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat keamanan akan menjaga kondisi Ibu Kota agar tetap aman dan kondusif.
"Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapa pun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M,” ujarnya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
