PALANGKA RAYA (Lentera) - Rencana akan diterapkannya pemakaian bahan bakar biodiesel B50 mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kota Palangka Raya, dengan meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
Menurut Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu keberhasilan implementasi B50 tidak hanya bergantung pada kesiapan distribusi, akan tetapi juga jaminan kualitas produk dan keterbukaan informasi kepada publik.
"Mengingat kualitas bahan bakar harus menjadi prioritas, hasil uji teknis dan kesiapan distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan publik, jangan sampai masyarakat ragu karena kurangnya informasi," papar Hap Baperdu, Rabu (15/7/2026).
Ia melanjutkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya, perlu memastikan seluruh tahapan penerapan B50 dilakukan secara matang. Hal ini dimulai dari hasil pengujian teknis, standar mutu bahan bakar, hingga kesiapan infrastruktur distribusi, yang disampaikan secara transparan, sehingga masyarakat memiliki keyakinan untuk beralih menggunakan bahan bakar B50.
Menurut Hap, pemerintah perlu memberikan sosialisasi menyeluruh mengenai karakteristik B50. Termasuk hasil uji laboratorium maupun uji lapangan, yang membuktikan bahan bakar tersebut memenuhi standar dan aman digunakan pada kendaraan maupun alat berat yang direkomendasikan.
"Selain sosialisasi, pengawasan terhadap kualitas produk di setiap rantai distribusi juga penting, yang dilakukan secara konsisten sehingga mutu B50 tetap terjaga, mulai keluar dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen," jelasnya.
Ia menambahkan, distribusi yang baik juga menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas bahan bakar. Kualitas yang sudah memenuhi standar harus dipertahankan agar jangan sampai menurun akibat lemahnya pengawasan pada proses distribusi.
Hap menekankan, pada prinsipnya DPRD Kota Palangka Raya mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti biodiesel.
Namun perlu diingat jika keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh target implementasi, melainkan juga dari tingkat penerimaan oleh masyarakat.
"Kami berharap pemerintah mengedepankan aspek transparansi, edukasi publik, serta jaminan mutu dalam setiap tahapan penerapan B50, sehingga masyarakat tidak hanya memahami manfaat penggunaan biodiesel, namun juga merasa aman dan percaya terhadap kualitasnya," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
