KUA-PPAS 2027 Dibahas, Trenggalek Bidik Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal

TRENGGALEK (Lentera) – Kabupaten Trenggalek mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,920 triliun dan belanja mencapai Rp1,794 triliun. Di tengah belum pastinya besaran transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap menargetkan penguatan infrastruktur publik, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan peran komunitas dalam pembangunan daerah.

Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhamad Natanegara saat menyampaikan Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Trenggalek, Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat yang sama, DPRD Trenggalek juga menerima pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Syah menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2025-2029, yakni mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang adil dan makmur.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengusung tema pembangunan "Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor Dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif".

Tema tersebut diterjemahkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur publik yang partisipatif dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis komunitas, hingga penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ekologi dan data.

"Tadi agendanya terkait pemaparan KUA-PPAS dan juga pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Ranperda retribusi," kata Syah.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk tetap mendorong pembangunan di berbagai sektor.

"Dengan keterbatasan fiskal kita tetap berusaha agar pembangunan di Kabupaten Trenggalek bisa lebih baik. Terutama terkait dengan belanja rutin, belanja pegawai dan juga belanja modal, terkhusus di infrastruktur," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Syah, juga akan berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif bersama DPRD guna mendukung pembangunan daerah.

"Kita akan rumuskan antara eksekutif maupun legislatif bagaimana mencari jalan keluar, termasuk mencari pembiayaan-pembiayaan alternatif yang lainnya," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapatkan sejumlah catatan dari fraksi-fraksi yang nantinya akan dijawab oleh Bupati Trenggalek.

"Hari ini yang pertama pandangan fraksi-fraksi terhadap perubahan perda yang kemarin notanya telah disampaikan oleh Pak Bupati. Dari pandangan fraksi-fraksi itu ada beberapa catatan yang nanti Jumat akan dijawab oleh Pak Bupati," ujar Doding.

Salah satu perhatian fraksi, kata Doding, adalah perbaikan tata kelola pajak dan retribusi melalui digitalisasi sistem penarikan serta penguatan intensifikasi pajak tanpa membebani masyarakat.

Ia mencontohkan penyesuaian tarif dapat diterapkan terhadap objek yang mengalami perubahan fungsi atau pemanfaatan sehingga kebijakan pajak tetap berjalan secara adil.

"Mungkin tanah yang tidak berubah keperuntukannya pajaknya tidak berubah, namun tanah yang sudah berubah fungsinya seperti untuk toko berjejaring dan lain sebagainya perlunya untuk disesuaikan. Hal-hal seperti inilah yang berkeadilan," jelasnya.

Doding menambahkan, pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berada pada tahap awal karena besaran transfer dari pemerintah pusat belum ditetapkan secara pasti.

"KUA ini gandengannya adalah PPAS, tapi ini masih jauh dari final karena yang dari pusat itu cuma perhitungannya masih perkiraan kita. Belum ada besar kepastian dari pusat," ujarnya.

Ia menyebutkan, proyeksi awal APBD 2027 menunjukkan potensi surplus karena pendapatan diperkirakan lebih besar dibandingkan belanja daerah. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal.

"Untuk proyeksinya surplus karena pendapatannya Rp1,9 triliun sedangkan belanjanya Rp1,7 triliun. Kita harus berhati-hati karena agak susah mencari uang dalam kondisi seperti ini," tandas Doding.

Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH