SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang kerap turun langsung ke lapangan menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pola kepemimpinan tersebut memadukan kerja administratif dengan pengawasan langsung terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Fathoni mengatakan, perhatian dan keluhan masyarakat semestinya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran kecamatan dan kelurahan, dituntut mampu beradaptasi dengan pola kepemimpinan yang diterapkan saat ini.
“Mas Wali mengombinasikan kerja di belakang meja dengan kerja lapangan. Mau tidak mau, organisasi perangkat daerah harus beradaptasi dengan pola kepemimpinan tersebut,” kata Fathoni kepada Lentera, Selasa (14/7/2026).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, setiap aparatur sipil negara (ASN) yang memilih menjadi pelayan publik harus siap menjalankan tugas di mana pun serta menerima konsekuensi atas kinerjanya, baik berupa penghargaan maupun sanksi.
Menurutnya, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan wali kota bertujuan memastikan laporan yang diterima pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ketika wali kota melakukan tinjauan lapangan, itu untuk memastikan apakah yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan benar-benar linier,” ujarnya.
Fathoni menilai, birokrasi modern tidak lagi cukup mengandalkan prosedur administratif semata. Pemerintah, kata dia, dituntut mampu menghadirkan solusi yang cepat dan konkret terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Keluhan publik harus dijadikan energi untuk melakukan pembaruan pelayanan. Indikator birokrasi yang melayani adalah sejauh mana ada inovasi dan sejauh mana mampu merespons kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti langkah Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang membuka berbagai kanal pengaduan, termasuk hotline masyarakat. Kebijakan tersebut, menurutnya, menuntut perangkat daerah bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan di tingkat bawah.
Karena itu, Fathoni meminta camat dan lurah untuk memetakan persoalan yang kerap menjadi perhatian publik, mulai dari parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah.
Fathoni menegaskan, sistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi merupakan hal yang wajar untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur. Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, ASN berpotensi kehilangan motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan kompetensinya.
“Reward dan punishment adalah konsekuensi dalam birokrasi. Kalau tidak ada, orang akan enggan melakukan pembaruan dan peningkatan kompetensi,” tegasnya.
Ia menilai pola kepemimpinan Eri Cahyadi cukup efektif dalam memacu birokrasi agar terus berbenah, terlebih sidak yang dilakukan kerap berlangsung secara spontan tanpa agenda resmi.
“Paling tidak, pola kepemimpinan seperti ini memacu aparatur di bawahnya untuk berbenah. Jangan sampai birokrasi hanya memperbaiki keadaan ketika ada kunjungan resmi,” ujarnya.
Birokrasi, menurtnya, harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, pola pelayanan yang berbelit-belit sudah tidak lagi relevan.
“Dulu keluhan masyarakat diselesaikan dengan cara-cara birokrasi yang panjang. Sekarang masyarakat menginginkan tindakan yang cepat, konkret, dan komprehensif. Karena itu, birokrasi juga harus ikut berubah agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
