JAKARTA (Lentera) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, insentif transportasi, program magang dan vokasi, hingga berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha.
"Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers, mengutip Bloomberg, Senin (22/6/2026).
Porsi terbesar dari stimulus tersebut dialokasikan untuk program bantuan pangan yang akan kembali disalurkan pada Juli, Agustus, dan September 2026.
Airlangga menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan kepada 33,24 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp17,54 triliun. "Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun," katanya.
Selain melanjutkan bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota mencapai 250 ribu ton.
"Ini adalah untuk perajin tahu dan tempe agar dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," kata Airlangga.
Dijelaskannya, subsidi tersebut akan diberikan apabila harga kedelai sebagai bahan baku mengalami kenaikan di atas harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Airlangga, kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun dan seluruhnya masih dipenuhi melalui impor.
Ia menambahkan, kebijakan bantuan beras maupun stabilisasi harga pangan tersebut telah dikoordinasikan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain sektor pangan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus lain untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah penerapan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final atas royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis. Kebijakan ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku saat ini yang berkisar 5 persen hingga 35 persen.
"Ini berupa tarif khusus PPh Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5–35 persen, dan ini adalah salah satu janji kampanye Bapak Presiden," kata Airlangga.
Pemerintah juga akan memberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan libur Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru) guna meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.
Di sektor industri, pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi sekitar Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi dan efek berganda terhadap sektor industri.
"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier yang bisa didorong," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi 0 persen untuk meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional, termasuk sektor Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
"Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saingnya bisa lebih ditingkatkan," kata Airlangga.
Editor: Santi
.jpg)
