Soroti Intensitas Lawatan Luar Negeri Prabowo, Akademisi UB: Diplomasi Harus Punya Arah Jelas

MALANG (Lentera) - Akademisi Universitas Brawijaya (UB) menyoroti intensitas lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D., mengatakan aktivitas diplomasi tersebut tetap penting, namun perlu dibarengi arah kebijakan luar negeri yang jelas.

"Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Erza menekankan, signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan Indonesia.

Menurutnya, kunjungan Presiden ke sejumlah negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Meskipun hasil konkret dari pendekatan tersebut dinilai belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Ia menilai, masih terlalu dini untuk mengukur dampak jangka panjang pemerintahan saat ini. Namun, apabila pola diplomasi yang dilakukan tidak memiliki fokus yang jelas dan berlangsung dalam waktu lama, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan mengenai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

"Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia," katanya.

Erza juga menekankan, kehadiran Presiden dalam forum atau kunjungan luar negeri seharusnya dilakukan ketika terdapat kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh diplomat atau pejabat di level yang lebih rendah.

Sedangkan saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan diplomatik di berbagai negara yang selama ini berfungsi membangun hubungan dengan negara-negara mitra.

"Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung," katanya.

Di sisi lain, ia mengakui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia memberikan ruang bagi kepala negara untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara. Tetapi, kata Ezra, pendekatan berteman dengan semua pihak perlu diimbangi dengan penentuan prioritas yang jelas. Agar posisi Indonesia di mata dunia memiliki karakter dan arah kebijakan yang tegas.

"Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana," katanya.

Sebagai masukan bagi pemerintah, Erza menyampaikan, tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, memperkuat peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai institusi utama yang mengoordinasikan arah kebijakan luar negeri.

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap lawatan Presiden, mulai dari tujuan kunjungan, agenda yang dibahas, hingga hasil konkret yang diperoleh.

Ketiga, menentukan kembali fokus diplomasi Indonesia agar lebih jelas, apakah melalui pendekatan middle power, diplomasi multilateral, atau diplomasi berbasis isu tertentu yang menjadi keunggulan Indonesia.

"Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais