Eri Cahyadi Jadi Responden Sensus Ekonomi 2026, Ajak Warga Surabaya Terbuka Saat Pendataan
SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi salah satu responden Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya.
Kesediaannya mengikuti pendataan di rumah dinas Jalan Sedap Malam, Rabu (17/6/2026) malam, diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan akurat.
Dalam pendataan tersebut, tiga petugas sensus mendatangi langsung rumah dinas wali kota dan didampingi Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.
Eri mengatakan sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.
"Alhamdulillah malam hari ini ada sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Jadi, petugas sensus menanyakan apa yang ada di dalam rumah, salah satu contohnya," kata Eri dikutip Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, hasil sensus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga, termasuk sebagai dasar pemetaan kelompok desil masyarakat. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai penting agar pemerintah memiliki basis data yang sesuai dengan kondisi terkini.
"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.
Eri mengapresiasi langkah BPS yang telah melakukan pendataan terhadap dirinya dan keluarga. Ia berharap masyarakat juga bersedia menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
"Karena itu hari ini saya matur nuwun kepada BPS yang sudah melakukan sensus ekonomi kepada saya pribadi dan keluarga saya," tuturnya.
Ia mengakui sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena kerap menjadi objek pendataan. Namun, menurutnya, pembaruan data sosial ekonomi harus dilakukan secara berkala agar program pemerintah, khususnya bantuan sosial, dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran," tambahnya.
Atas nama Pemerintah Kota Surabaya, Eri juga meminta warga untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menjawab pertanyaan petugas BPS secara jujur dan lengkap.
"Mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya terkait sensus ekonomi dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa diketahui pergerakannya dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha di Kota Pahlawan, mulai usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar, sekitar 13.000 usaha menengah, serta kurang lebih 490.000 UMKM yang menjadi sasaran pendataan.
"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, sekitar 13.000 usaha menengah, dan kurang lebih 490.000 UMKM," kata Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya menerjunkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sementara metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Arrief menjelaskan, Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap sepuluh tahun sekali.
Hingga pertengahan Juni 2026, pendataan terhadap usaha besar telah menjangkau sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan.
Sementara itu, dalam dua hari pertama pelaksanaan door to door, petugas telah mendata sekitar 8.000 usaha.
Meski menghadapi tantangan berupa kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata, Arrief optimistis target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif dan dukungan dari Pemkot Surabaya.
"Ada beberapa yang mungkin agak menolak karena respondent burden atau bosan didata terus. Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita bisa mendapatkan datanya masing-masing," pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH





.jpg)
