MALANG (Lentera) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai Indonesia saat ini sedang memasuki fase krisis sebagai bagian dari proses transformasi menuju New Normal Economy atau tatanan ekonomi baru yang berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ini sebetulnya masa transformasi yang agak radikal. Ekonomi Indonesia dari postur yang selama ini kita jalani menuju sistem ekonomi konstitusi, yaitu ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo," ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, ditemui usai Ground Breaking Pabrik Infus PT Suryavena, Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (11/6/2026).
Sebagai informasi, dikutip dari berbagai sumber, pada perdagangan Kamis (11/6/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak di kisaran Rp17.925 hingga Rp18.025 per dolar AS.
Menurut Muhadjir, Presiden Prabowo tengah mengupayakan lompatan besar dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, proses tersebut dinilai tidak dapat dilepaskan dari berbagai gejolak yang terjadi di sektor keuangan.
"Tentu saja untuk menuju ke sana pasti ada anomali dan ada krisis. Kenapa dolar naik, nilai tukar rupiah anjlok, saham juga bermasalah, itu sebetulnya karena kita sedang berada di masa krisis," katanya.
Meski demikian, Muhadjir meminta masyarakat untuk tetap bersabar menghadapi situasi yang dinilai sebagai fase transisi menuju "New Normal Economy" atau normal baru ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945.
"Karena itu, kesabaran masyarakat menjadi syarat mutlak untuk berada dalam kondisi yang memang sedang tidak nyaman ini," katanya.
Ia berharap kondisi anomali dan krisis yang saat ini terjadi dapat segera berlalu sehingga Indonesia memasuki tatanan ekonomi baru yang dinilai lebih sesuai dengan rel konstitusi.
Saat disinggung mengenai kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998, Muhadjir menilai kondisi saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak mengarah pada krisis serupa.
"Saya kira tidak. Kita berharap jangan sampai. Faktornya berbeda. Ini saya kira menuju ke normal baru. Insyaallah tidak terjadi jilid dua 1998. Pemerintah terus berupaya," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas politik di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menurut Haedar, pemerintah memiliki sumber daya dan para menteri yang kompeten untuk mengatasi tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. "Saya percaya untuk apa para menteri diangkat di bidangnya masing-masing, saya pikir Pak Presiden Prabowo bisa mengatasi masalah rupiah ini," ujarnya.
Haedar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun persepsi publik yang positif dan menjadikan persoalan ekonomi sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar polemik di ruang publik.
"Mari kalau ada masalah bangsa kita pecahkan bersama. Tetapi kami juga berharap para pemegang posisi yang mempunyai otoritas harus rendah hati, ini problem bersama dan selalu ada jalan keluar setiap ada problem," tuturnya.
"Jangan melampaui kemampuan sendiri yang akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan," tutup Haedar.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Santi
.jpg)
