TRENGGALEK (Lentera) – Ketersediaan minyak goreng rakyat (MinyaKita) di Kabupaten Trenggalek dipastikan aman, setelah Perum Bulog Cabang Tulungagung siap menambah pasokan apabila terjadi lonjakan permintaan di pasaran guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di masyarakat.
Wakil Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Siti Nur Hidayati mengatakan pihaknya terus mengawal distribusi MinyaKita di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.
Menurutnya, stok MinyaKita yang dikelola Bulog saat ini masih mencukupi karena adanya penugasan khusus dari pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng tersebut kepada masyarakat.
"Stok MinyaKita di Bulog tahun ini masih aman karena kami mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah untuk menyalurkan MinyaKita," kata Siti Nur Hidayati, Selasa (9/6/2026).
Untuk wilayah Trenggalek, Bulog secara rutin mengirimkan pasokan guna mendukung pelaksanaan pasar SP2KP setiap pekan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Di Trenggalek, untuk pasar SP2KP kami rutin mengirimkan seminggu sekali," jelasnya.
Siti menjelaskan, apabila ditemukan toko atau wilayah yang mengalami kekosongan stok, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan adanya kelangkaan. Menurutnya, hal itu bisa dipengaruhi distribusi yang belum merata atau tingginya permintaan dalam waktu tertentu.
"Kalau ada laporan kekurangan pasokan, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Sebenarnya bukan kelangkaan, bisa saja pasokannya kurang di satu tempat atau permintaannya sedang tinggi sehingga stok di toko belum tersedia," jelasnya.
Ia menegaskan, Bulog akan segera melakukan penyaluran tambahan ke lokasi yang membutuhkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Itu biasanya langsung kami koordinasikan dan kami lakukan dropping ke titik-titik yang diperlukan," tambahnya.
Di sisi lain, distribusi MinyaKita kepada pedagang dilakukan secara selektif dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pedagang yang ingin memperoleh pasokan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan komitmen penjualan.
"Pedagang harus memiliki akun yang terintegrasi dan membuat surat pernyataan untuk menjual langsung kepada masyarakat atau end user sesuai ketentuan," ungkap Siti.
Selain itu, pedagang diwajibkan menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
"Pedagang juga harus menjual sesuai HET yang berlaku, yakni Rp15.700," tegasnya.
Siti menambahkan, proses verifikasi pedagang penerima distribusi dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan sehingga penyaluran MinyaKita dapat tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.
Reporter: Herlamba/Editor: Ais
.jpg)
