Kemendikdasmen Dukung Pembangunan Sekolah Baru SDN 10 Linge Pasca Bencana di Aceh Tengah

JAKARTA (Lentera) — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengawal, pemulihan layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan dukungan relokasi dan anggaran pembangunan sekolah baru, bagi SD Negeri 10 Linge yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, sekaligus mempercepat langkah-langkah pemulihan sarana pendidikan yang terdampak.

“Keselamatan anak, guru, dan warga sekolah adalah prioritas utama. Karena itu, pemulihan layanan pendidikan di SD Negeri 10 Linge tidak hanya diarahkan agar anak-anak dapat segera kembali belajar, tetapi juga memastikan mereka belajar di tempat yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap Risiko bencana. Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan para mitra akan mengawal penyediaan ruang kelas darurat sekaligus menyiapkan dukungan pembangunan sekolah baru di lokasi relokasi yang aman,” ucap Dirjen Gogot di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pasca banjir bandang yang melanda kawasan tersebut, bangunan SD Negeri 10 Linge mengalami kerusakan berat, sehingga tidak lagi memungkinkan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Muhammad Syafran menjelaskan berdasarkan hasil kajian bersama, lokasi sekolah lama ditetapkan sebagai zona merah sehingga Pembangunan kembali di lokasi yang sama tidak dapat dilakukan karena berisiko terhadap keselamatan warga sekolah.

Menurut Muhammad Syafran, keputusan relokasi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, Langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Pemerintah bersama berbagai pihak saat ini berupaya memastikan sekolah yang akan dibangun nantinya tidak hanya lebih layak, tetapi juga aman dari potensi bencana di masa mendatang.

Sebagai solusi sementara, tiga Ruang Kelas Darurat (RKD) untuk SD Negeri 10 Linge dan dua RKD untuk SMP Negeri 26 Takengon mulai dibangun bersama mitra pada 5 Juni 2026. 

Lokasi ruang kelas darurat tersebut, berada sekitar 500 meter dari sekolah asal dan berdekatan dengan lokasi yang direncanakan sebagai area relokasi permanen. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat mulai mengikuti pembelajaran di ruang yang lebih layak pada tahun ajaran baru sembari menunggu pembangunan sekolah permanen.

Selain dukungan sarana belajar darurat, SD Negeri 10 Linge dan SMP Negeri 26 Takengon juga telah menerima Bantuan Operasional Pendidikan Darurat masing-masing sebesar Rp25 juta yang disalurkan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk endukung kebutuhan pembelajaran darurat, termasuk penyediaan  mebel dan perangkat teknologi informasi. 

Direktorat Sekolah Dasar juga memberikan tambahan bantuan sebesar Rp30 juta untuk mendukung pembersihan area terdampak, penataan lokasi belajar sementara, serta penyediaan mebel dan buku bagi peserta didik.

Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikdasmen, Zamzami menjelaskan pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan lokasi pengganti yang aman dari risiko bencana, serta memiliki status lahan yang jelas dan bebas sengketa.

Langkah ini menjadi syarat penting, agar pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mencatat terdapat 17 satuan pendidikan yang perlu direlokasi karena terdampak bencana dan berada di zona merah, termasuk SD Negeri 10 Linge.

Pemerintah daerah telah mengidentifikasi calon lokasi relokasi, namun masih memerlukan proses pembebasan lahan dan penyelesaian aspek legalitas. Dari total sekolah yang terdampak, sebagian telah masuk dalam skema pendanaan revitalisasi tahap pertama, baik melalui dukungan lintas kementerian maupun mekanisme swakelola.

Proses pemulihan pascabencana di Aceh Tengah saat ini masih berlangsung seiring relokasi warga terdampak. Karena itu, penataan kembali layanan pendidikan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan lokasi permukiman baru masyarakat dan kebutuhan akses pendidikan bagi peserta didik. 

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan meskipun berada dalam situasi pascabencana. (*)

Editor: Arief Sukaputra/Rls