KOLOM (Lentera) -Langit sangat cerah pada Rabu pagi (22/4/2026). Tadi malam hujan turun cukup deras.
Sekitar pukul 08.45 WIB saya mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Prapanca 1 Surabaya. Hari itu dimulai Uji Kompetensi Keahlian (UKK).
Saat berada di ruang guru, saya disodori menu Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Silakan diincipi. Ini jatah guru,” kata seorang kepala sekolah itu.
Saya menolak halus. Pertama, bukan kapasitas saya ikut menikmati MBG.
Kedua, waktu itu sedang gencar-gencarnya berita isu MBG bermasalah. Banyak korban keracunan digotong ke rumah sakit
Was was- juga, ikut makan. Jangan-jangan saya ikut tumbang!
Menu MBG cukup saya foto. Saya simpan, untuk kenangan
Sekarang dokumentasi itu saya buka ulang. Salah satu menu: Sushi!
Di sekolah lainnya, saya melihat cara penyajiannya.
MBG datang. Diantar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Unit ini merupakan infrastruktur dapur terpadu di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita
MBG diwadahi Food tray (ompreng) terbuat dari material baja tahan karat (stainless steel) dengan standar khusus grade 304 yang aman untuk makanan.
Setiba di sekolah tujuan dihitung, disesuaikan daftar penerima. Lalu ditaruh di tempat khusus tak jauh dari ruang guru.
Jatah murid dan guru dipisahkan. Kepunyaan murid diambil satu per satu. Begitu juga dengan jatah para pengajar.
Jika ada murid atau guru yang tidk masuk sekolah, MBG sementara dibiarkan dulu. Setelah semua habis, baru kemudian jatah untuk yang tidak masuk tadi bisa diambil. Pokoknya semua MBG harus habis. Tak boleh ada sisa.
Pada jam yang sudah ditentukan, pihak SPPG pengambil tempat yang sudah kosong.
MBG yang digagas pemerintah menuai pro dan kontra. Saya tidak memasuki wilayah hukum menyangkut kasus yang tengah bergulir. Kemarin saya sudah menulis habis.
Dengan anggaran awal Rp71 triliun dan berpotensi akan membengkak, kebijakan ini memicu kekhawatiran akan potensi pemangkasan anggaran di sektor lain, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Apakah program ini benar-benar bermanfaat atau justru menjadi beban anggaran negara?
Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menilai program ini dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.
Ia menyebutkan program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.
Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.
Selain itu, laporan dari Brookings Institution tahun 2021 menyatakan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.
Dampak positif
Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Namun, dalam konteks penanganan stunting, Wisnu menilai bahwa dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut.
“Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.
Meski memiliki manfaat, program MBG juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.
Wisnu mengungkapkan bahwa program berskala nasional ini berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun tidak membutuhkannya.
Selain itu, pemantauan kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan.
Mengutip laman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unuversitas Gajahmada, Wisnu menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi. Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.
“Solusi lainnya adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program ini. Salah satu cara untuk memastikan efektivitas anggaran adalah melalui audit independen serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang lebih efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” tutup Wisnu.
Sebagai bentuk efisiensi, sebetulnya pemerintah dapat menggunakan skala prioritas anggaran yang lebih baik. Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran.
Sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting. Apabila efisiensi harus dilakukan, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak (*)
Arifin BH, Pemimpin Redaksi Lentera Media
.jpg)
