SURABAYA (Lentera) - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menggelar rapat kerja (raker) di Pusat Dakwah Muhammadiyah Surabaya, Senin (1/6/2026). Penyusunan program kerja difokuskan pada pengawalan pembangunan Kota Surabaya melalui kajian, advokasi, dan penguatan peran Muhammadiyah yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Rapat Kerja ini bertujuan menghasilkan program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya," ujar Ketua LHKP Kota Surabaya sekaligus anggota Fraksi PAN DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah dalam sambutannya, Senin (1/6/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Bidang Politik dan Hukum, M. Arif AN, mengatakan LHKP memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mengawal arah kebijakan publik sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat, seperti banjir dan kondisi jalan berlubang, menunjukkan perlunya pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat terhadap proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.
"Peran LHKP dalam penegakan keadilan sosial, lingkungan dan tata kota, perlindungan buruh, memperjuangkan UMKM, pendidikan dan kesehatan khususnya kebijakan pembangunan Kota Surabaya harus jadi perhatian serius. Masih adanya banjir dan jalan yang berlubang masih dirasakan warga," paparnya.
Arif menjelaskan, LHKP merupakan unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah yang berfokus pada kajian pemikiran, politik, serta advokasi kebijakan publik.
Selain mengawal kebijakan publik, Cak Arif'an, sapaan akrabnya, juga menegaskan perbedaan LHKP dengan yang lainnya seperti Lazismu memberi uang dan bansos, sementara Majelis Tabligh ceramah dan dakwahnya, maka peran LHKP berifkir, mengawal dan mendampingi kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua LHKP Jawa Timur, Mukayat, menilai tingginya biaya politik tidak boleh menjadi hambatan bagi kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, Muhammadiyah perlu mulai melakukan inventarisasi dan distribusi kader yang memiliki kapasitas untuk mengisi berbagai posisi strategis dalam lembaga pemerintahan maupun penegakan hukum.
"Harga demokrasi yang mahal, ongkos politik yang semakin tinggi, jangan menjadi halangan kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Saatnya inventarisasi dan distribusi kader di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Penguatan SDM lewat Sekolah Kebangsaan dan program lainnya harus banyak tumbuh," ujarnya.
Rapat kerja ini digelar sehari penuh dan dihadiri belasan pengurus LHKP yang berasal dari ragam latar belakang profesi. LHKP diharapkan menjadi tempat konsolidasi produktif Persyarikatan dalam mewadahi kader strategis guna mengawal kebijakan publik.
Editor: Santi
.jpg)
