SURABAYA (Lentera) -Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum evaluasi pembangunan Kota Pahlawan di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Kebijakan efisiensi fiskal yang dijalankan pemerintah jangan sampai menghambat perputaran ekonomi masyarakat maupun kualitas pelayanan publik.
Menurut Ketua DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri, Surabaya terus berkembang menjadi kota yang maju dan adaptif tanpa meninggalkan karakter kuat sebagai kota perjuangan. Menurutnya, arah pembangunan harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Di usia ke-733 tahun, Surabaya semakin menunjukkan dirinya sebagai kota yang maju, adaptif, dan tetap memiliki karakter kuat sebagai kota perjuangan. Pembangunan fisik berjalan pesat, pelayanan publik semakin modern, namun semangat gotong royong dan kepedulian sosial warga masih menjadi kekuatan utama,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
DPRD Surabaya turut mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Surabaya selama setahun terakhir. Mulai dari penguatan pelayanan publik, penanganan infrastruktur lingkungan, pengembangan UMKM, hingga program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Selain itu, percepatan digitalisasi layanan pemerintahan dinilai menjadi salah satu strategi efisiensi yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat. Meski demikian, Zaifuddin menegaskan kebijakan efisiensi tetap harus dibarengi upaya menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi warga.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kota berkembang cepat, tetapi seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut merasakan manfaat pembangunan,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya pemerataan pembangunan antarwilayah, penanganan banjir, pengangguran usia produktif, hingga pengelolaan transportasi dan parkir kota.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, Pemkot Surabaya mulai mengambil langkah pembiayaan alternatif dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). DPRD memandang langkah tersebut sebagai inovasi pembiayaan pembangunan daerah selama dijalankan secara terukur dan akuntabel.
“Selama dilakukan secara transparan, terukur, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, DPRD tentu mendukung. Tetapi pengawasan tetap penting agar pembiayaan itu tidak membebani keuangan daerah di masa depan,” tegasnya.
Saifuddin menambahkan, pembangunan kota ke depan harus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan proyek fisik, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan memperkuat ekonomi warga.
Selain pembangunan ekonomi, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga karakter sosial masyarakat di tengah modernisasi kota. Program Kampung Pancasila dan penguatan identitas arek Suroboyo dinilai penting untuk menjaga solidaritas sosial warga.
“Kemajuan kota tidak hanya diukur dari gedung dan infrastruktur, tetapi juga karakter masyarakatnya. Nilai toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial harus terus dijaga,” tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
