SURABAYA (Lentera) - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menilai penyampaian pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna sudah saatnya dilakukan secara lebih kritis namun tetap solutif dan membangun.
"Sekarang ini sudah saatnya kita kritis tetapi juga memberikan solusi bukan sekadar kritis tetapi tidak membangun," ungkap Musyafak, Kamis (14/5/2026).
Politikus PKB itu mengatakan kritik maupun koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Jatim tidak seluruhnya salah maupun benar. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Salah satu contohnya, sejumlah fraksi menyampaikan catatan kritis terhadap LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025 meski seluruh fraksi akhirnya menerima dan menyetujui laporan tersebut.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PKB DPRD Jatim yang menilai belum adanya data social return on investment (SROI) pada BUMD di Jawa Timur.
Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Yoyok Mulyadi, mengatakan BUMD memiliki mandat ganda, yakni mencari keuntungan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.
"Bagi kami tanpa indikator manfaat sosial yang terukur, argumen fungsi sosial hanyalah narasi untuk menoleransi kinerja manajemen BUMD yang buruk," ungkap Yoyok.
Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui apakah rendahnya deviden BUMD benar-benar dikonversi menjadi layanan publik yang berkualitas.
"Rakyat Jatim berhak mengetahui jika sebuah BUMD tidak menyetorkan deviden yang layak, apakah kerugian finansial tersebut benar benar terkonversi menjadi layanan publik yang berkualitas atau hanya habis untuk biaya operasional perusahaan yang tidak efisien," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Santi
.jpg)
