SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggeser fokus pembiayaan infrastruktur ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan dasar warga. Setelah tahap pertama diarahkan pada pembangunan jalan, kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kini diprioritaskan ke penanganan banjir dan penerangan kota.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, skema pembiayaan melalui SMI menjadi salah satu penopang anggaran dalam APBD 2026. Tahap awal kerja sama bahkan telah memasuki fase penandatanganan berita acara perjanjian.
"SMI perjalanannya memang salah satu pendukung di anggaran kita di APBD 2026. Kemarin sudah tanda tangan untuk berita acara perjanjian pembiayaannya yang pertama," kata Lilik, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap pertama, pembiayaan difokuskan untuk pelebaran Jalan Wiyung serta pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Dua proyek ini dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas kawasan Surabaya Barat yang terus berkembang.
"Untuk lokasi, fokus di Wiyung sama JLLB dulu. Infonya, dua minggu kemudian akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan tahap kedua," jelasnya.
Memasuki tahap kedua, Pemkot mulai mengalihkan prioritas ke penanganan genangan yang kerap memicu banjir di sejumlah titik. Selain itu, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) juga turut dimasukkan dalam skema pembiayaan lanjutan.
"Yang kedua ini ada di lokasi-lokasi yang dimungkinkan ada genangan, yaitu lokasi yang sering terjadi banjir. Pengerjaan ke sana, terus lampu PJU juga dimasukkan," tambah Lilik.
Di sisi lain, Pemkot masih menunggu pencairan dana transfer dari pemerintah pusat, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total sekitar Rp1 triliun. Sebagian dana tersebut telah masuk ke kas daerah, namun realisasinya masih bertahap.
"Memang dari sana transfernya ke kita selalu bertahap. Kemarin sudah ada berapa persen masuk ke kas daerah, tinggal menunggu sisanya," terangnya.
Untuk memperkuat pembiayaan, Pemkot juga membuka opsi pengajuan Mandatory Payout Agreement (MPA). Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dikonsultasikan dengan pimpinan.
"Ada rencana, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Tapi tidak mengubah yang lain," tuturnya.
Selain pembiayaan jangka menengah, kebutuhan mendesak juga diantisipasi melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini akan diarahkan untuk program prioritas seperti penataan tempat pembuangan sementara (TPS) serta penerapan sistem parkir non-tunai.
"Kebutuhannya nanti salah satu kegiatan mendesak itu penggunaan BTT, untuk TPS bersih sama cashless di jukir," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
