SURABAYA (Lentera) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana menyoroti kesenjangan pendidikan perempuan di Jawa Timur, dalam momentum peringatan Hari Kartini, 21 April.
Menurutnya, meski akses sekolah bagi perempuan terus meningkat, capaian pendidikan dari sisi lama sekolah masih menunjukkan kesenjangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Data terbaru pendidikan 2025–2026 menunjukkan, partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar hingga menengah terus menguat seiring perluasan akses layanan pendidikan dan program wajib belajar. Namun, rata-rata lama sekolah perempuan di Jawa Timur masih berada di kisaran 8,2 tahun, lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai sekitar 8,8 tahun.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Wara ini menilai, semangat Kartini harus dimaknai sebagai dorongan untuk memastikan perempuan tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga mampu menyelesaikannya dan berdaya di berbagai sektor kehidupan.
"Selamat Hari Kartini. Semangat Kartini hari ini adalah memastikan perempuan tidak berhenti pada akses, tetapi juga mampu menyelesaikan pendidikan dan hadir di semua bidang, baik di keluarga, dunia kerja, maupun ruang publik,” tuturnya, Selasa (21/04/2026).
Perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menambahkan, perempuan masa kini harus dilihat sebagai kekuatan strategis pembangunan, bukan sekadar kelompok penerima manfaat kebijakan.
“Perempuan hari ini bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga penentu arah perubahan. Karena itu ruang untuk tumbuh harus dibuka seluas-luasnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, data BPS Jawa Timur juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi sekolah perempuan terus meningkat, tantangan terbesar justru ada pada keberlanjutan pendidikan dan transisi ke jenjang lebih tinggi. Di sejumlah wilayah, perempuan masih lebih rentan putus sekolah akibat tekanan ekonomi dan pernikahan dini.
"Selain itu, ketimpangan pendidikan ini berdampak langsung pada kualitas partisipasi perempuan di dunia kerja. Kelompok perempuan dengan pendidikan lebih rendah cenderung lebih banyak terserap di sektor informal, dengan akses perlindungan kerja yang terbatas," pungkas legilslator asal Kediri ini.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
